UPDATE: 1.266 Perusahaan Langgar PSBB Jakarta, 210 Perusahaan Disegel

Kompas.com - 22/05/2020, 12:20 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya 1.266 perusahaan/tempat kerja yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Temuan ini berdasarkan hasil sidak yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta sejak 14 April hingga 20 Mei 2020.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan, dari jumlah tersebut pihaknya telah menyegel atau menutup sementara 210 perusahaan/tempat kerja.

"Kami telah menghentikan sementara kegiatan di 210 perusahaan yang tidak dikecualikan, namun tetap melakukan kegiatan usaha selama PSBB," ujar dia di Jakarta, Jumat (21/5/2020), seperti dikutip Tribun Jakarta.

Baca juga: Mulai Jumat, Pemeriksaan Keluar Masuk Jakarta Dilakukan di 12 Titik, Petugas Cek SIKM

Rinciannya, sebanyak 54 perusahaan berada di wilayah Jakarta Barat, 51 perusahaan di Jakarta Selatan, 37 perusahaan di Jakarta Utara, 35 perusahaan di Jakarta Timur, dan 33 perusahaan di Jakarta Pusat.

Andri menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33/2020 tentang Pelaksanaa PSBB di DKI Jakarta disebutkan bahwa hanya ada 11 sektor usaha yang boleh beroperasi selama masa PSBB.

Sebelas sektor itu ialah kesehatan; bahan pangan, makanan dan minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; dan keuangan.

Kemudian, logistik; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar dan utilitas publik; industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu; serta sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Curhat Satpol PP Bubarkan Kerumunan Warga: Kita Juga Takut Penyakit

"Selain yang dikecualikan tidak boleh beroperasi, bila melanggar akan kami tutup sementara hingga PSBB berakhir," ujarnya.

Tak hanya melakukan penyegelan, Pemprov DKI juga memberi peringatan dan pembinaan terhadap 319 perusahaan yang tidak dikecualikan, namun mendapat izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lantaran belum menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Megapolitan
[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Megapolitan
Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Megapolitan
Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X