Pemkot Bogor Minta Warga Tidak Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Kompas.com - 22/05/2020, 21:08 WIB
Umat islam melaksanakan shalat Id di Masjid Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (5/6/2019).Umat islam di seluruh Indonesia melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah secara serentak sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pemerintah. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SUmat islam melaksanakan shalat Id di Masjid Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (5/6/2019).Umat islam di seluruh Indonesia melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah secara serentak sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pemerintah.

BOGOR, KOMPAS.com -  Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan takbiran dan shalat Idul Fitri tahun ini.

Dalam surat edaran itu, ada sejumlah poin yang disampaikan, salah satunya masyarakat diminta untuk tidak melakukan shalat Id di masjid atau di lapangan.

Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan keputusan bersama antara Pemkot Bogor dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, Dewan Masjid Kota Bogor dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor.

Baca juga: DMI Jakarta Minta Pengurus Masjid Tahan Diri untuk Tidak Gelar Shalat Id

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, ditiadakannya pelaksanaan shalat Id itu atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi Kota Bogor yang masih berada pada masa penanganan pandemi Covid-19.

“Kota Bogor ini seluruh kelurahan sudah ada ODP-nya, PDP-nya. Jadi berada di dalam kawasan potensi penyebarannya tinggi,” kata Bima, Jumat (22/5/2020).

Bima menambahkan, berdasarkan pedoman MUI dan Gubernur Jawa Barat, pelaksanaan shalat Id diperbolehkan jika di daerah tersebut sudah aman dari potensi penularan Covid-19.

Namun, sambungnya, Kota Bogor memiliki potensi penularan sehingga perlu ada langkah antisipasi untuk mencegahnya.

"Kalau definisi aman adalah zona hijau, ya di Kota Bogor belum ada yang aman," kata Bima.

Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Kota Bogor Ade Sarmili menegaskan, keputusan bersama ini bukan untuk menghalangi umat untuk ibadah.

Ade berharap, dengan adanya surat edaran tersebut masyarakat dapat memahami kondisi saat ini.

"Kami khawatir kalau kemudian klaster ibadah disamakan dengan klaster lain. Terus terang saja kami bersedih dengan ketidakpatuhan masyarakat ke pasar, mal, restoran dan perkumpulan lainnya,” kata Ade.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X