Kompas.com - 23/05/2020, 11:39 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri buka suara soal penyerahan kasus dugaan korupsi pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ke Kepolisian.

Menurut Ali, sejauh pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh KPK, belum ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Undang-Undang tentang KPK hasil revisi mengamanatkan lembaga antirasuah itu menyerahkan kasusnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika kasusnya tidak dilakukan penyelenggara negara.

Baca juga: Terima Limpahan dari KPK, Polda Metro Usut Kasus OTT di UNJ

"Dikaitkan dengan Pasal 11 UU KPK, KPK sebagai aparat hukum punya ciri khas sangat jelas, berwenang menyelidiki, menyidik, dan menutut tindak pidana korupsi salah satunya terkait penyelenggara negara," kata Ali dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2020).

"Ayat 2 juga jelas, dalam hal tindak pidana korupsi itu tidak sesuai dengan ayat 1, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan, ini yang harus klir. Wajib menyerahkan," imbuh dia.

Sebagai informasi, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

Baca juga: Tanggapi OTT Pejabat UNJ, ICW Minta KPK Lebih Fokus Tangani Kasus Korupsi Besar

Setelah menahan DAN, KPK memeriksa 6 orang lain, salah satunya rektor UNJ.

Ali membenarkan, rektor perguruan tinggi negeri merupakan penyelenggara negara. Namun, dia berdalih tindak korupsi oleh penyelenggara negara belum ditemukan saat itu.

"Setelah kemudian meminta keterangan dari 7 orang tersebut, tim kemudian berpendapat, dari keterangan-keterangan yang ada, ternyata perbuatan (dugaan korupsi oleh) pelaku penyelenggara negara belum ditemukan saat itu," jelas dia.

Setelah menyerahkan kasus ini ke kepolisian, kata dia, KPK tak akan lepas tangan dan bakal melakukan koordinasi dan supervisi terhadap tindak lanjut kasus hingga ke tahap penuntutan.

Namun, apabila selama pemeriksaan lebih jauh, ditemukan dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, kasus ini tetap bakal dipegang oleh kepolisian.

Baca juga: KPK Tak Tutup Kemungkinan Ada Keterlibatan Penyelenggara Negara dalam Kasus OTT Pejabat UNJ

"Tetap ditangani kepolisian," ujar dia.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, OTT berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27,5 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Rabu 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Rabu 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Pencuri di Supermarket dan Rumah di Tangsel Ditangkap, Salah Satunya Sudah 85 Kali Beraksi

Pencuri di Supermarket dan Rumah di Tangsel Ditangkap, Salah Satunya Sudah 85 Kali Beraksi

Megapolitan
Pemprov DKI dan APPBI Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku UMKM

Pemprov DKI dan APPBI Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku UMKM

Megapolitan
Kontrak MRT Fase 2A Senilai Rp 4,6 Triliun Diteken, Anies: Terima Kasih Presiden Jokowi

Kontrak MRT Fase 2A Senilai Rp 4,6 Triliun Diteken, Anies: Terima Kasih Presiden Jokowi

Megapolitan
Dianiaya Suami karena Tolak Pompa ASI, Ibu di Serpong Juga Dilarang Bertemu Anaknya

Dianiaya Suami karena Tolak Pompa ASI, Ibu di Serpong Juga Dilarang Bertemu Anaknya

Megapolitan
MRT Bundaran HI-Monas Ditargetkan Beroperasi April 2025, Lanjut Harmoni-Kota pada Agustus 2027

MRT Bundaran HI-Monas Ditargetkan Beroperasi April 2025, Lanjut Harmoni-Kota pada Agustus 2027

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X