Ini Alasan KPK Limpahkan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ ke Polda Metro Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri buka suara soal penyerahan kasus dugaan korupsi pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ke Kepolisian.

Menurut Ali, sejauh pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh KPK, belum ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Undang-Undang tentang KPK hasil revisi mengamanatkan lembaga antirasuah itu menyerahkan kasusnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika kasusnya tidak dilakukan penyelenggara negara.

Baca juga: Terima Limpahan dari KPK, Polda Metro Usut Kasus OTT di UNJ

"Dikaitkan dengan Pasal 11 UU KPK, KPK sebagai aparat hukum punya ciri khas sangat jelas, berwenang menyelidiki, menyidik, dan menutut tindak pidana korupsi salah satunya terkait penyelenggara negara," kata Ali dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2020).

"Ayat 2 juga jelas, dalam hal tindak pidana korupsi itu tidak sesuai dengan ayat 1, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan, ini yang harus klir. Wajib menyerahkan," imbuh dia.

Sebagai informasi, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

Baca juga: Tanggapi OTT Pejabat UNJ, ICW Minta KPK Lebih Fokus Tangani Kasus Korupsi Besar

Setelah menahan DAN, KPK memeriksa 6 orang lain, salah satunya rektor UNJ.

Ali membenarkan, rektor perguruan tinggi negeri merupakan penyelenggara negara. Namun, dia berdalih tindak korupsi oleh penyelenggara negara belum ditemukan saat itu.

"Setelah kemudian meminta keterangan dari 7 orang tersebut, tim kemudian berpendapat, dari keterangan-keterangan yang ada, ternyata perbuatan (dugaan korupsi oleh) pelaku penyelenggara negara belum ditemukan saat itu," jelas dia.

Setelah menyerahkan kasus ini ke kepolisian, kata dia, KPK tak akan lepas tangan dan bakal melakukan koordinasi dan supervisi terhadap tindak lanjut kasus hingga ke tahap penuntutan.

Namun, apabila selama pemeriksaan lebih jauh, ditemukan dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, kasus ini tetap bakal dipegang oleh kepolisian.

Baca juga: KPK Tak Tutup Kemungkinan Ada Keterlibatan Penyelenggara Negara dalam Kasus OTT Pejabat UNJ

"Tetap ditangani kepolisian," ujar dia.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, OTT berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27,5 juta.