Kompas.com - 28/05/2020, 11:38 WIB
Petugas medis melakukan tes diagnostik cepat (rapid test) COVID-19 kepada sejumlah sampel darah dari calon penumpang KRL di Stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Tes diagnostik cepat yang dilakukan kepada 200 calon penumpang secara acak tersebut sebagai salah satu metode untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran COVID-19 di transportasi umum. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas medis melakukan tes diagnostik cepat (rapid test) COVID-19 kepada sejumlah sampel darah dari calon penumpang KRL di Stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Tes diagnostik cepat yang dilakukan kepada 200 calon penumpang secara acak tersebut sebagai salah satu metode untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran COVID-19 di transportasi umum. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

DEPOK, KOMPAS.com – Seperti halnya Jakarta, Kota Depok juga memberlakukan ketentuan izin masuk bagi siapa pun yang hendak masuk ke wilayah itu.

Aturan yang mulai berlaku sejak diterbitkan pada Selasa (26/5/2020) lalu itu diharapkan bisa menekan kemungkinan munculnya klaster baru penularan Covid-19 akibat arus balik Lebaran.

Terkait izin masuk itu yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 36 Tahun 2020, pengawasan arus masuk ke Depok utamanya dilakukan aparat gabungan di titik pemeriksaan (check point).

Akan tetapi, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga meminta agar pengawasan dilakukan perangkat lokal di lingkungan permukiman.

Baca juga: [UPDATE] Covid-19 di Depok: Bertambah 9 Kasus Positif dan 51 Pasien Sembuh

Itu artinya, pendatang yang lolos secara ilegal bisa jadi tidak akan bebas dari pemantauan di tingkat rukun tentangga (RT).

“Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan permukiman, pengurus RT melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Depok,” tulis Idris dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dalam hal pengurus RT mendapati pendatang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud, wajib melaporkan kepada lurah Satgas Kampung Covid-19,” kata dia.

Pedatang yang ketahuan akan diarahkan oleh lurah untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Jika hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa pendatang tersebut mengidap Covid-19, si pendatang akan langsung dikarantina.

Karantina belum tentu di rumah sendiri. Tempat karantina akan sesuai dengan lokasi karantina yang ditunjuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok.

Segala pembiayaan selama karantina tak akan ditanggung pemerintah. Pendatang menanggung biaya karantina sendiri.

“Pembiayaan atas kebutuhan pokok selama karantina sebagainana dimaksud pada ayat (4), berupa makan, minum dan kebutuhan dasar lainnya ditanggung oleh pendatang,” tulis Idris dalam ayat (5) Pasal 8.

Persyaratan bagi warga Depok

Dalam ketentuan itu, warga Depok yang ada di luar kota juga tak mudah untuk kembali ke Depok.

Warga Depok yang diizinkan masuk dari luar Jabodetabek hanya mereka yang mengantongi KTP elektronik Depok atau kartu keluarga Depok sebagai bukti domisili.

Tak hanya itu, warga Depok yang hendak kembali juga wajib membekali diri dengan surat pernyataan sehat bermeterai.

Baca juga: IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

Sebagai bukti keterangan sehat, warga Depok wajib melampirkan surat keterangan negatif Covid-19 minimal versi rapid test yang nonreaktif dari puskesmas atau rumah sakit tempat keberangkatan.

Persyaratan bagi warga luar Jabodetabek untuk masuk Depok

Bagi warga yang tidak mengantongi KTP elektronik Depok atau kartu keluarga Depok sebagai bukti domisili, persyaratan lebih rumit.

Untuk dapat kembali ke Depok, warga luar Jabodetabek harus memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa yang diketahui oleh camat tempat keberangkatan.

Dalam surat keterangan itu, harus ada keterangan jelas maksud dan tujuan kedatangan ke Depok.

Apabila datang ke Depok karena kepentingan pekerjaaan/perjalanan dinas di 11 sektor khusus, pendatang harus melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang beralamat di Depok.

Seandainya masuk ke Depok karena kepentingan keluarga, termasuk jika kerabat sakit keras atau wafat, pendatang wajib melengkapi diri dengan surat jaminan bermeterai dari keluarga yang beralamat di Depok.

Jika masuk Depok karena kepentingan darurat lain, pendatang mesti mengantongi surat keterangan domisili tempat tinggal dari Kelurahan di Depok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Megapolitan
Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Megapolitan
Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Megapolitan
Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Megapolitan
Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Megapolitan
Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Megapolitan
Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.