Pembuatan SIKM Dapat Dilakukan dengan Sistem Tanggungan, Begini Caranya

Kompas.com - 28/05/2020, 12:30 WIB
Petugas Kepolisian dan Dishub Jakarta memeriksa surat kelengkapan kendaraan dan juga surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta saat razia plat nomor kendaraan luar Jakarta di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Rabu (27/5/2020). Pengendara yang tidak memiliki SIKM Jakarta kemudian diputar balik agar tidak memasuki wilayah Ibu Kota. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPetugas Kepolisian dan Dishub Jakarta memeriksa surat kelengkapan kendaraan dan juga surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta saat razia plat nomor kendaraan luar Jakarta di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Rabu (27/5/2020). Pengendara yang tidak memiliki SIKM Jakarta kemudian diputar balik agar tidak memasuki wilayah Ibu Kota.
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat izin keluar masuk (SIKM) merupakan syarat wajib yang harus dibawa warga yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih diterapkan.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020, yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, dalam beberapa sektor tertentu, misalnya konstruksi, pembuatan SIKM dapat dilakukan dengan memakai sistem tanggungan.

Baca juga: Ingat, Jangan Mendadak Urus SIKM

Benni menyebut, beberapa pihak seperti mandor atau pemilik rumah dapat berperan sebagai penjamin, dengan membuatkan SIKM untuk para pekerja bangunan yang ingin bertugas ke wilayah DKI Jakarta.

"Yang bikin SIKM (untuk para tukang bangunan) itu bisa mandor, perusahaan atau pemilik rumah. Mereka yang membantu tukang-tukang ini untuk membuatkan SIKM agar bisa masuk kembali ke Jakarta," tutur Benni dalam acara yang disiarkan langsung dari akun YouTube BNPB Indonesia, Kamis (28/5/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain membawa SIKM, para pemohon juga diwajibkan untuk menyertakan Surat Keterangan Sehat bermaterai.

Demi memudahkan warga, Benni menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sehat dapat dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon.

Untuk mengurangi risiko terjadinya pemalsuan data, staf di lapangan tetap akan melakukan pemeriksaan secara acak kepada para pemohon SIKM.

Para staf akan mencocokkan foto pada SIKM dengan foto yang tertera di KTP warga. Lalu, petugas juga akan melakukan scan QR Code yang tersedia pada SIKM.

Sedangkan penjamin akan diposisikan sebagai penanggung jawab para pemohon SIKM.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Megapolitan
24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Megapolitan
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Megapolitan
Cara Daftar dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Warga 18 Tahun ke Atas di Jakarta:

Cara Daftar dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Warga 18 Tahun ke Atas di Jakarta:

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X