Politisi PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipangkas seperti Tunjangan PNS Pemprov DKI

Kompas.com - 28/05/2020, 17:24 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan saat ditemui di lantai 3, gedung DPRD DKI, Kamis (12/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan saat ditemui di lantai 3, gedung DPRD DKI, Kamis (12/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan Pemprov DKI tidak memangkas tunjangan hari raya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP).

Menurut PSI, Pemprov DKI seharusnya turut memangkas THR TGUPP seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipangkas 50 persen dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Ada kabar bahwa menjelang Lebaran kemarin, anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," kata August Hamonangan yang juga anggota Komisi A itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Potong Tunjangan hingga Tiadakan THR PNS akibat Covid-19

Menurut August, Pemprov DKI harus bersikap adil dalam memberikan tunjangan pegawai, bukan hanya TGUPP, tapi juga beberapa SKPD lainnya yang tidak dipangkas.

"Saya dapat informasi para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfotik akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi saat COVID-19 ini," ujar August.

Mengingat penting dan sensitifnya tunjangan penghasilan bagi para pegawai, menurut dia, gubernur harus mampu bersikap adil, yaitu memberikan tunjangan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang terukur dan transparan.

Di satu sisi, pemotongan tunjangan perlu dilakukan karena realisasi pendapatan jeblok akibat pandemi COVID-19 dan sebagian pegawai bekerja dari rumah (work from home).

Baca juga: Masalah THR Pegawai Swasta: Belum Jelas, Dicicil, hingga Ditunda Desember 2020

Sementara sebagian ada juga pegawai yang tetap menjalankan pelayanan masyarakat dan bekerja lebih keras untuk mengatasi pandemi.

"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai. Sebagai contoh, saya kira para PNS legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19, misal pegawai kelurahan, kecamatan, BPBD, Satpol PP dan Dinas Perhubungan," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengunggah data besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

Megapolitan
Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

Megapolitan
265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

Megapolitan
Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

Megapolitan
Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

Megapolitan
KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Tambah 198, Total 11.680 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 2 Juli: Tambah 198, Total 11.680 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pastikan Tak Ada Lagi Penggunaan Kantong Plastik, Pengelola Pasar Cibubur Sidak Pedagang

Pastikan Tak Ada Lagi Penggunaan Kantong Plastik, Pengelola Pasar Cibubur Sidak Pedagang

Megapolitan
Pengganti Plastik, Pihak Pasar Akan Sediakan Kantong dari Daun Singkong

Pengganti Plastik, Pihak Pasar Akan Sediakan Kantong dari Daun Singkong

Megapolitan
Oknum Marinir Mabuk Saat Tusuk Serda Saputra, Begini Kronologinya

Oknum Marinir Mabuk Saat Tusuk Serda Saputra, Begini Kronologinya

Megapolitan
Terdapat 32.000 Lulusan SD, Daya Tampung SMPN di Kota Tangerang Hanya 10.600

Terdapat 32.000 Lulusan SD, Daya Tampung SMPN di Kota Tangerang Hanya 10.600

Megapolitan
Belum Ada Kasus, Dirut Yakin MRT Jakarta Aman dari Penularan Covid-19

Belum Ada Kasus, Dirut Yakin MRT Jakarta Aman dari Penularan Covid-19

Megapolitan
Tes Massal di Kantor Kecamatan Pamulang, 9 Warga Dinyatakan Reaktif Covid-19

Tes Massal di Kantor Kecamatan Pamulang, 9 Warga Dinyatakan Reaktif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X