PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

Kompas.com - 29/05/2020, 14:54 WIB
bAktivitas petugas analis laboratorium setelah pengambilan sampel swab lendir tenggorokan dan hidung di halaman parkir selatan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020). Bank Negara Indonesia (BNI) menggelar kegiatan berupa layanan swab test gratis untuk cegah pandemi yang diakibatkan oleh virus corona (SARS-CoV-2) untuk masyarakat umum dan perawat di Jakarta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGbAktivitas petugas analis laboratorium setelah pengambilan sampel swab lendir tenggorokan dan hidung di halaman parkir selatan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020). Bank Negara Indonesia (BNI) menggelar kegiatan berupa layanan swab test gratis untuk cegah pandemi yang diakibatkan oleh virus corona (SARS-CoV-2) untuk masyarakat umum dan perawat di Jakarta.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan perawat di Indonesia mengadukan masalah soal hak Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, setidaknya pihaknya sudah menerima sekitar 300 pengaduan terkait THR.

"Sekarang sudah lebih dari 300 pengaduan khusus THR," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/5/2020).

Harif mengatakan, PPNI memuka hotline dalam bentuk Google Form untuk anggota PPNI yang mengalami kesulitan mendapatkan THR seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Baca juga: Politisi PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipangkas seperti Tunjangan PNS Pemprov DKI

Laporan yang masuk, yakni tidak menerima THR, pembayaran THR secara dicicil, hingga pemotongan THR.

"Itu ada bentuknya tidak dapat THR atau belum dapat THR. Kedua adalah THR-nya dicicil. Ketiga THR-nya separuh (dipotong) tapi ada juga data (aduan) yang masuk gaji dipotong," tutur Harif.

Data tersebut, kata dia, nantinya akan digunakan untuk memberikan advokasi.

Untuk perawat yang bekerja di RS swasta, data akan diteruskan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kamar dagang industri.

Baca juga: THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

Sedangkan untuk perawat yang bekerja di RS pemerintah, data akan diteruskan ke Kemenkes, Kemendagri, atau Pemda.

"Jadi itu kita upayakan sebagai upaya untuk membela anggota," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Megapolitan
Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Megapolitan
3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Megapolitan
3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Megapolitan
Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X