Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) tidak diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ada beberapa golongan PNS yang tetap menerima TKD penuh, yakni PNS yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19 yang diteken Gubernur Anies Baswedan pada 19 Mei 2020.

Baca juga: APBD Jakarta Diprediksi Merosot Imbas Covid-19, Anies: Belum Pernah Dalam Sejarah Pemprov DKI

Pasal 2 Ayat 1 Pergub tersebut menyebutkan kategori PNS yang menangani Covid-19 dan tidak akan dipangkas TKD-nya, yakni:

- Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 di rumah sakit umum daerah (RSUD) atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) DKI

- Petugas pemulasaran jenazah dengan prosedur pasien Covid-19

- Petugas pemakaman jenazah dengan prosedur pasien Covid-19

- Petugas pengelola data informasi epidemilogis Covid-19

- Petugas yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Baca juga: Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mengajukan daftar nama PNS dan calon PNS di SKPD-nya yang berhak menerima TKD penuh karena menangani Covid-19 kepada Anies melalui Sekretaris Daerah.

Usulan nama PNS dan calon PNS itu nantinya akan diverifikasi oleh tim pelaksanaan tambahan penghasilan PNS.

Daftar nama yang telah diverifikasi akan diajukan Sekda DKI kepada Anies.

Daftar nama yang disetujui Anies nantinya akan ditetapkan melalui keputusan Sekda.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu dan memverifikasi usulan para kepala SKPD.

"Kami sedang tunggu surat usulannya. Ada beberapa (usulan) sedang dicek kembali. (TKD PNS Dinas) Kesehatan sudah pasti (tidak dipangkas), terutama di RSUD dan puskesmas," ujar Chaidir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta