Kompas.com - 30/05/2020, 10:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta berdampak terhadap berbagai hal. Salah satunya adalah pendapatan.

Pendapatan itu tidak hanya terkait individu, melainkan juga pendapatan daerah.

Akibat pandemi, pendapatan pajak DKI turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun atau tersisa 45 persen. Anggaran pun turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen.

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Potong Tunjangan hingga Tiadakan THR PNS akibat Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas berbagai mata anggaran demi menyesuaikan dengan penurunan ini.

Salah satu mata anggaran yang terkena pemangkasan adalah tunjangan kinerja daerah (TKD) milik para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, berbeda dengan TKD PNS, tunjangan hari raya (THR) milik tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) tidak terkena potongan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

25 persen dipangkas, 25 persen dialihkan

PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total TKD sejak April 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sementara pembayaran TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda.

"25 persen direalokasi untuk mengamankan anggaran bansos dan 25 persen, berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Perubahan TKD yang diterima PNS DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam Pergub itu disebutkan, TKD PNS DKI Jakarta dipangkas dan ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020.

TKD PNS DKI yang ditunda akan dibayarkan pada 2021, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi: Ada Dugaan Pungli

Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi: Ada Dugaan Pungli

Megapolitan
Rutan Salemba Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran untuk Pegawai

Rutan Salemba Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran untuk Pegawai

Megapolitan
Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Megapolitan
PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

Megapolitan
Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Megapolitan
Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

Megapolitan
Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Megapolitan
Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan 'Bermain' di Tambang di Papua

Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan "Bermain" di Tambang di Papua

Megapolitan
Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Megapolitan
Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.