Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Kompas.com - 30/05/2020, 10:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta berdampak terhadap berbagai hal. Salah satunya adalah pendapatan.

Pendapatan itu tidak hanya terkait individu, melainkan juga pendapatan daerah.

Akibat pandemi, pendapatan pajak DKI turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun atau tersisa 45 persen. Anggaran pun turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen.

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Potong Tunjangan hingga Tiadakan THR PNS akibat Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas berbagai mata anggaran demi menyesuaikan dengan penurunan ini.

Salah satu mata anggaran yang terkena pemangkasan adalah tunjangan kinerja daerah (TKD) milik para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, berbeda dengan TKD PNS, tunjangan hari raya (THR) milik tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) tidak terkena potongan.

25 persen dipangkas, 25 persen dialihkan

PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total TKD sejak April 2020.

Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan mengatakan, 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sementara pembayaran TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda.

"25 persen direalokasi untuk mengamankan anggaran bansos dan 25 persen, berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Perubahan TKD yang diterima PNS DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam Pergub itu disebutkan, TKD PNS DKI Jakarta dipangkas dan ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020.

TKD PNS DKI yang ditunda akan dibayarkan pada 2021, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X