Anggota TGUPP: Kami Bukan Anak Emas, Gaji Lebih Rendah dari ASN DKI

Kompas.com - 31/05/2020, 21:03 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati mengungkapkan, gaji anggota TGUPP lebih rendah dibandingkan aparatur sipil negara ( ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tatak menyatakan hal itu untuk menanggapi kritikan soal gaji dan tunjangan hari raya (THR) TGUPP yang disebut tak dipangkas, sedangkan THR dan tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN dipangkas.

"TGUPP bukan anak emas. Gaji lebih rendah daripada ASN pada level yang sama. TGUPP diberi THR full pun, dibandingkan dengan annual salary ASN yang sudah dipotong dan THR hanya gaji pokok, tetap lebih tinggi ASN," tulis Tatak melalui akun Twitter-nya, @tatakujiyati, Minggu (31/5/2020).

Baca juga: Dapat Uang Apresiasi, Seperti Apa Kinerja TGUPP Anies?

Untuk diketahui, Tatak telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip utas yang ditulisnya tersebut.

Tatak menyatakan, mayoritas anggota TGUPP memiliki gaji atau hak keuangan maksimal sekitar Rp 20 juta per bulan. Hanya satu orang yang bergaji lebih dari Rp 50 juta, yakni ketua TGUPP.

Gaji anggota TGUPP ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan.

"Sebagaimana yang banyak beredar, honor ketua TGUPP adalah Rp 51,57 juta. Honor ketua bidang TGUPP adalah Rp 41,22 juta. Tapi tahukah kamu? Mayoritas anggota TGUPP (52 persen) honornya sekitar Rp 20 juta ke bawah. Bahkan 22 persen di antaranya honornya di bawah Rp 9 juta per bulan," kata Tatak.

"Level terbawah honor TGUPP hanya Rp 8 juta per bulan. Itu dengan pendidikan S-1 dan pengalaman kerja di bawah 5 tahun," lanjutnya.

Perbandingan gaji TGUPP dan ASN

Tatak kemudian membandingkan gaji anggota TGUPP dan gaji ASN DKI setiap bulannya.

Tatak menuturkan, ASN atau PNS DKI dengan pendidikan S-1 akan menerima gaji sekitar Rp 20 juta per bulan pada tahun pertamanya.

Sementara itu, anggota TGUPP dengan pendidikan S-1 dan pengalaman di bawah lima tahun memiliki gaji Rp 8 juta per bulan.

Dia pun melampirkan tautan berita salah satu media online yang menginformasikan gaji CPNS DKI.

Baca juga: Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

"ASN Pemprov DKI pajaknya ditanggung negara, TGUPP bayar pajak penghasilan sendiri. Take home pay (ASN) tak berubah, sementara anggota TGUPP, termasuk yang honornya Rp 8 juta per bulan, itu bayar pajak penghasilan sendiri, take home pay dia hanya Rp 7,8 juta saja," ucap Tatak.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

Megapolitan
Ratusan Pasar Ditutup karena Covid-19, Pedagang Mengeluh Rugi

Ratusan Pasar Ditutup karena Covid-19, Pedagang Mengeluh Rugi

Megapolitan
Unilever: Penutupan Sementara Pabrik Tak Pengaruhi Pasokan Produk untuk Konsumen

Unilever: Penutupan Sementara Pabrik Tak Pengaruhi Pasokan Produk untuk Konsumen

Megapolitan
Starbucks Pecat Pegawai yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

Starbucks Pecat Pegawai yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

Megapolitan
19 Karyawan Pabrik Unilever yang Terinfeksi Covid-19 Bekerja di Area Produksi Teh

19 Karyawan Pabrik Unilever yang Terinfeksi Covid-19 Bekerja di Area Produksi Teh

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

Megapolitan
Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

Megapolitan
265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

Megapolitan
Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

Megapolitan
Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

Megapolitan
KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Tambah 198, Total 11.680 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 2 Juli: Tambah 198, Total 11.680 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pastikan Tak Ada Lagi Penggunaan Kantong Plastik, Pengelola Pasar Cibubur Sidak Pedagang

Pastikan Tak Ada Lagi Penggunaan Kantong Plastik, Pengelola Pasar Cibubur Sidak Pedagang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X