Politisi PDI-P Minta Penerapan Aturan dan Sanksi Saat Berlakunya New Normal

Kompas.com - 02/06/2020, 16:03 WIB
Foto dirilis Jumat (6/3/2020), memperlihatkan sejumlah warga berjalan di dekat fasilitas menuju stasiun kereta MRT di trotoar Jalan Sudirman, kawasan Senayan, Jakarta. Kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pejalan kaki di Jakarta hadir melalui pembangunan dan revitalisasi jalur-jalur pedestrian sebagai bagian dalam mendukung gerakan pejalan kaki. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARFoto dirilis Jumat (6/3/2020), memperlihatkan sejumlah warga berjalan di dekat fasilitas menuju stasiun kereta MRT di trotoar Jalan Sudirman, kawasan Senayan, Jakarta. Kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pejalan kaki di Jakarta hadir melalui pembangunan dan revitalisasi jalur-jalur pedestrian sebagai bagian dalam mendukung gerakan pejalan kaki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap menerapkan aturan dan sanksi saat new normal atau kenormalan baru diberlakukan.

Sanksi yang dimaksud diperuntukkan bagi orang maupun tempat yang melanggar aturan protokol kesehatan saat new normal nanti.

"Itu perlu, karena kalau enggak ada sanksi repot juga. Karena perilaku manusia, ketika dianggap aturan dibuat tidak punya sanksi maka dia akan coba-coba, akan keenakan. Ada sanksi saja dilanggar, ini kita perlu istilahnya biar kita menderita sekian bulan tapi beberapa bulan ke depan semakin bagus, apa salahnya sih," ucap Jhonny saat dihubungi, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Ia meminta Pemprov DKI agar menyosialisasikan new normal dan penerapannya kepada masyarakat.

Sosialisasi ini harus dimulai dari struktur paling bawah seperti RT dan RW.

"Makanya kombinasi pendekatan persuasif, secara humanis kemudian penegakan aturan secara tegas juga bila dilanggar perlu ditegakkan," kata dia.

Baca juga: Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Sekretaris Komisi E ini berpendapat jika Pemprov juga bisa memanfaatkan toa peringatan banjir atau disaster warning system (DWS) untuk sosialisasi mengenai new normal ini.

"Kita sudah masuk kepada new normal atau pelonggaran PSBB. Kemudian juga sosialisasi intensif. Kan kemarin ada pengadaan toa tuh ya buat banjir, itu saja digunakan buat imbauan. Manfaatkan masjid ataupun gereja supaya sosialisasi itu dijalankan," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan sedang menyiapkan protokol kesehatan yang akan diterapkan di Ibu Kota saat kenormalan baru (new normal) diberlakukan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Protokol tersebut akan menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas dengan tetap melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 ketika PSBB berakhir.

"Kami akan umumkan protokol-protokol untuk setiap sektor industri, dan protokol-protokol yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat," kata Anies disela-sela peninjauan arus balik Lebaran 2020 di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5/2020).

Anies tidak menjelaskan secara rinci sudah sejauh mana pembahasan dan seperti apa protokol kesehatan untuk pola hidup normal baru di Jakarta.

Namun, dia memastikan bahwa hal itu akan diumumkan setelah adanya keputusan apakah PSBB di Jakarta berakhir atau diperpanjang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Izinkan Konser dengan Konsep Drive-In Saat PSBB Transisi

Pemprov DKI Izinkan Konser dengan Konsep Drive-In Saat PSBB Transisi

Megapolitan
Warga Heboh Temuan Janin di Balai RT, Hasil Otopsi Ternyata Janin Kucing

Warga Heboh Temuan Janin di Balai RT, Hasil Otopsi Ternyata Janin Kucing

Megapolitan
Jakut Luncurkan 2 Aplikasi untuk Memudahkan Interaksi Pasien Covid-19 dengan Petugas Medis

Jakut Luncurkan 2 Aplikasi untuk Memudahkan Interaksi Pasien Covid-19 dengan Petugas Medis

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah

Megapolitan
Polisi Periksa CCTV JPO GBK untuk Ungkap Pelaku Vandalisme

Polisi Periksa CCTV JPO GBK untuk Ungkap Pelaku Vandalisme

Megapolitan
Ini 12 Ketentuan Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok

Ini 12 Ketentuan Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok

Megapolitan
Ojol di Bekasi Diizinkan Angkut Penumpang Mulai Besok, Ini Ketentuan yang Harus Ditaati

Ojol di Bekasi Diizinkan Angkut Penumpang Mulai Besok, Ini Ketentuan yang Harus Ditaati

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 Masih Tinggi, Ini Pentingnya Mandi bagi Petugas Medis agar Terhindar dari Virus

Lonjakan Pasien Covid-19 Masih Tinggi, Ini Pentingnya Mandi bagi Petugas Medis agar Terhindar dari Virus

BrandzView
Bank DKI Diminta Bantu UKM untuk Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Bank DKI Diminta Bantu UKM untuk Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Megapolitan
Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa 'Nyungsep' | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa "Nyungsep" | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Megapolitan
Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X