Pemkot Depok Dinilai Tak Transparan soal Jumlah Tes Covid-19 Jelang PSBB Usai

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok dituding tak punya keterbukaan soal jumlah pemeriksaan kasus Covid-19 setiap hari.

Jumlah pemeriksaan Covid-19 tergantung dari beragam aspek, mulai dari ketersediaan laboratorium, mesin PCR, hingga bahan-bahan tes seperti alat swab, reagen, hingga VTM (virus transport medium).

"Terbuka saja Pemerintah (Kota) Depok, misalnya punya dana sekian untuk PCR, punya target PCR sekian, target VTM sekian. Berapa sih kita target swab-nya itu? Kan sekarang enggak tahu," kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Alif Noeriyanto, kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Masalah minimnya tes jadi persoalan di Indonesia. Di antara 5 negara terpadat di dunia, rasio pemeriksaan Covid-19 di Indonesia paling kecil.

Baca juga: Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Padahal, jumlah pemeriksaan sangat penting guna memperoleh gambaran akurat mengenai situasi sebaran virus corona di lapangan.

Apabila tes kian minim, temuan kasus Covid-19 juga akan semakin sedikit. Namun hal itu tak mencerminkan keadaan sesungguhnya.

"Ini yang mengkhawatirkan. Tes kita kurang. Kita harus evaluasi. Pertama, yang kami tahu, angka pemeriksaan swab di Depok termasuk rendah. Tidak sesuai dengan standar. Jumlahnya tidak banyak," ujar Alif.

Lantaran pemerintah dinilai tak terbuka, Alif mendasarkan pandangannya pada kuota tes swab yang dimiliki Kota Depok.

"Kita punya kuota, sehingga tidak semua dites. Kita dikuota 1.356 pemeriksaan untuk Depok," kata dia.

"Jadi dicicil per harinya, sekitar puluhan sampai seratus. Kalau sudah habis, ya sudah, tinggal mau ditambah atau tidak kuotanya," tambah Alif.

Masalahnya, Pemkot Depok juga dianggap tak transparan mengenai berapa kuota pemeriksaan Covid-19 yang tersisa saat ini.

Baca juga: Kekhawatiran IDI Soal Wacana New Normal di Depok...

Publik jadi tidak tahu bagaimana rencana Pemkot Depok ke depan dalam urusan jumlah pemeriksaan Covid-19.

Menurut Alif, mungkin saja laporan melambatnya temuan kasus Covid-19 di Depok bukan hanya karena penularan telah ditekan tetapi juga karena kecilnya jumlah orang yang dites.

"Ketika kuota internet kita habis, sinyal kan melambat. Kita tidak tahu yang sudah dilakukan pemeriksaan berapa? Apakah (tes Covid-19 di Depok sedikit) memang karena kita bersiap untuk (pemeriksaan) jangka panjang atau memang dananya sudah habis? Ini tidak ada keterbukaan," ujar dia.

Kompas.com telah menanyakan perihal ini kepada Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, sejak Selasa kemarin. Namun yang bersangkutan tidak memberikan jawaban.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menanggapi secara singkat soal jumlah pemeriksaan Covid-19 di Depok.

"Masih banyak, masih bisa 3.000-an (tes Covid-19)," ujar dia ketika dihubungi, Rabu.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada periode 28 Mei sampai 1 Juni 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok melaporkan pelambatan temuan kasus positif Covid-19, dengan temuan kasus baru setiap hari tak sampai 5.

Jumlah kasus aktif orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) juga merosot drastis pada 28 Mei 2020.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris kini mulai merancang "PSBB proporsional" sebagai transisi menuju new normal di wilayah yang diklaim bukan zona merah.

Sementara pada wilayah kelurahan dan RW zona merah, ia berencana menerapkan PSBB lokal bernama Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS).