F-Gerindra Minta Anies Tak Perpanjang PSBB karena Jakarta Masuk Masa Krisis Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian Ibu Kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.

"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi dibikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan. Dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Dia menilai, perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di Ibu Kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 lebih meluas.

"Saat ini, tetap terjadi paparan (COVID-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.

Baca juga: [HOAKS] PSBB Jakarta Diperpanjang hingga 18 Juni 2020

Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres.

Meski tidak terkena COVID-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menuturkan penerapan PSBB selama tiga tahap itu berdampak terhadap psikologi masyarakat.

Masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran COVID-19 di Jakarta.

"Coba dibuka komponennya apakah sisi yang kena positif COVID-19 itu dari penduduk Jakarta atau memang dari pendatang. Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapannya Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," katanya.

Baca juga: Anies Sebut Krisis Ekonomi Mulai Terasa di Jakarta Dampak Covid-19

Dia menilai, Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan kenormalan baru dengan tidak melanjutkan PSBB, baik dari sisi infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya.

Namun, jika PSBB dilanjutkan maka harapan untuk warga Jakarta akan musnah.

"Di samping itu, yang paling bahaya adalah kalau tidak ada harapan. Jadi selama ini positif banyak terus meningkat terus meningkat tapi tidak bisa dikendalikan jauh lebih berbahaya. Nah Jakarta Alhamdulillah menurut hemat kami dari data-data yang kami baca setidaknya sudah bisa mengendalikan," katanya.

Saat ini, perpanjangan PSBB tidak hanya berdampak pada terjadinya krisis ekonomi, tapi krisis sosial juga. Jakarta telah mengalami krisis ekonomi sejak PSBB diterapkan.

"Dampak sosial harus diperhatikan juga. Kalau dibilang krisis ekonomi, sekarang lagi krisis," katanya.

Baca juga: APBD Jakarta Diprediksi Merosot Imbas Covid-19, Anies: Belum Pernah Dalam Sejarah Pemprov DKI

PSBB tahap tiga di Jakarta akan berakhir Kamis ini. Sedianya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan konferensi pers terkait PSBB pada Rabu (3/6/2020) kemarin pukul 17.00 WIB.

Namun kemudian konpers tersebut ditunda hari ini.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan karantina lokal terhadap sedikitnya 62 rukun warga (RW) usai PSBB fase III di Ibu Kota pada 4 Juni 2020.

Data menunjukkan, karantina lokal itu akan dilaksanakan oleh 62 RW di zona merah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Suharti mengaku, pihaknya kini dengan jajaran perangkat daerah lainnya sedang melakukan pembahasan lebih lanjut terkait penetapan PSBL tersebut.

Sementara Gubernur Anies menyampaikan dampak ekonomi dari wabah virus corona (COVID-19) mulai terasa di pemerintahannya.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Saat ini, kata Anies, di Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabah melandai dengan berbagai upaya termasuk pembatasan kegiatan secara bersama-sama di semua bidang.

Namun ada masalah yang belum selesai, terutama di sektor perekonomian.

"Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," ujarnya.

Anies menjabarkan bahwa di Jakarta, pendapatan pajak Jakarta turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45 persen.

Anggaran Jakarta turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2triliun, atau tinggal 53 persen.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun," katanya.

Konsekuensinya, tambah Anies, keputusan relokasi anggaran harus diambil, karena dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan relokasi, pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

"Semua harus mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Itu konsekuensinya, karena tidak ada pilihan," ucap mantan Menteri Pendidikan tersebu