Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Baru Persoalan Bansos di Kota Tangerang, Distribusi Mandek

Kompas.com - 04/06/2020, 10:08 WIB
Singgih Wiryono,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Persoalan terkait bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, tak kunjung beres.

Sebelumnya permasalahan terkait dengan data penerima yang berujung pada bantuan yang salah sasaran. Kini persoalannya, penyaluran bantuan mandek.

Penyaluran bansos yang mandek itu yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Banten.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, masih ada puluhan ribu kepala keluarga (KK) yang menanti bansos dari Pemerintah Provinsi Banten. Namun penyaluran bantuan itu kini terhenti.

"BLT (bantuan langsung tunai) itu dari provinsi baru 10.000 dari 86.000 (KK yang direncanakan mendapat bansos)," kata Arief, Rabu (3/6/2020) kemarin.

Baca juga: Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Arief mengaku tidak tahu penyebab bansos dari Pemerintah Provinsi Banten terlambat didistribsikan. Padahal sekarang telah memasuki tahap ketiga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau sudah berjalan lebih dari 1,5 bulan.

"Yang dari Provinsi baru sekali (didistribusikan), baru 10.000 (KK), kami masih tunggu," ujar Arief.

Beda wujud bansos

Bansos yang bersumber pemerintah pusat juga sebelumnya sempat mengalami masalah.

Dari total 161.000 KK yang terdata, pemerintah pusat menyanggupi 85.000 KK akan mendapat bansos melalui Kementerian Sosial dan akan disalurkan pada 21 April.

Namun penundaan demi penundaan terjadi. Setelah batal pada 21 April, bansos dijadwalkan akan disalurkan 25 April tetapi kemudian diundur lagi.

Bansos dari pemerintah pusat akhirnya datang sebulan setelah penerapan PSBB di Kota Tangerang, atau baru pada 9 Mei 2020.

Arief mengakui, penundaan itu terjadi karena ada pemisahan kelompok penerima bansos dari provinsi dan pemerintah pusat.

Baca juga: Pembagian Bansos Covid-19 di Kota Tangerang Mandek

Pasalnya, bansos dari pemerintah provinsi berbentuk uang tunai sementara dari pemerintah pusat berupa sembako.

Arief khawatir akan timbul kecemburuan sosial karena bentuk bantuan yang berbeda itu.

"Kalau situ dapat uang Rp 600.000, tetangga dapat bahan makanan, kira-kira ada yang ngiri enggak?" ujar dia.

Itu sebabnya, lanjut Arief, Perintah Kota Tangerang membagi wilayah penerima bansos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com