PSBB Transisi, Pemprov DKI Izinkan Ojek Beroperasi dengan Protokol Covid-19

Kompas.com - 04/06/2020, 14:06 WIB
Pengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPengemudi ojek daring menunggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai 7 April 2020, pemerintah melarang transportasi daring khususnya sepeda motor untuk mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan bulan Juni sebagai masa pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) transisi.

Dalam pemaparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020), disebutkan bahwa ojek dapat kembali beroperasi sebagai salah satu akses mobilitas warga.

"Kendaraan non-umum seperti ojek dan mobil itu bisa beroperasi dengan protokol Covid-19," kata Anies.

Baca juga: PSBB Transisi, Kendaraan Pribadi Boleh Angkut Penumpang Penuh asal Satu Keluarga

Pada praktiknya, ojek baru boleh beroperasi mulai Senin (8/6/2020) depan.

Hal ini sekaligus menjawab pro-kontra yang sempat mengemuka, soal penerapan tatanan kenormalan baru atau new normal beberapa waktu belakangan.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda), ada beberapa panduan bagi ASN dalam menyongsong periode kenormalan baru.

Baca juga: PSBB Jakarta, Ojol Masih Nekat Ngetem demi Angkut Penumpang di Stasiun Sudirman

Salah satunya ialah soal penggunaan transportasi umum, yang berbunyi;

"Pengoperasian ojek konvensional/ ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencagah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi."

Menanggapi hal tersebut, asosiasi ojek online ( ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia sempat berencana menggelar demonstrasi besar-besaran ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Pasalnya, aturan itu tidak sinkron dengan tujuan dan berbagai peraturan lainnya yang berada di bawah Presiden RI dalam menyambut fase kenormalan baru untuk kembali memutar perekonomian masyarakat.

Baca juga: Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selundupkan 60 Kaleng Cat, Empat Karyawan Jasa Pengiriman Barang Ditangkap

Selundupkan 60 Kaleng Cat, Empat Karyawan Jasa Pengiriman Barang Ditangkap

Megapolitan
Lawan Polisi dengan Badik, Dua Anggota Geng Pandawa Ditembak di Kedua Kakinya

Lawan Polisi dengan Badik, Dua Anggota Geng Pandawa Ditembak di Kedua Kakinya

Megapolitan
Angin Kencang Terbangkan Atap Warga di Cengkareng, Ini Penjelasan BMKG

Angin Kencang Terbangkan Atap Warga di Cengkareng, Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Antisipasi Libur Panjang, Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Buat Imbauan Liburan di Rumah

Antisipasi Libur Panjang, Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Buat Imbauan Liburan di Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Dilakukan Swab Test

Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Dilakukan Swab Test

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tangsel Disebut Torehkan Sejumlah Penghargaan, PSI: Itu Kulit Luarnya Saja...

Tangsel Disebut Torehkan Sejumlah Penghargaan, PSI: Itu Kulit Luarnya Saja...

Megapolitan
Satu Anggota Komplotan Pencuri Geng Pandawa Terbukti Konsumsi Sabu-sabu

Satu Anggota Komplotan Pencuri Geng Pandawa Terbukti Konsumsi Sabu-sabu

Megapolitan
UPDATE 26 November: Bertambah 37, Total Ada 2.754 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 26 November: Bertambah 37, Total Ada 2.754 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 26 November: Ada 2.481 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Terbanyak di Pamulang Barat

UPDATE 26 November: Ada 2.481 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Terbanyak di Pamulang Barat

Megapolitan
Dirut RS Ummi Bogor: Rizieq Shihab Kemarin Masuk IGD karena Capek

Dirut RS Ummi Bogor: Rizieq Shihab Kemarin Masuk IGD karena Capek

Megapolitan
UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

Megapolitan
Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Megapolitan
Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X