Beda Kebijakan Ganjil Genap Pemprov DKI Selama Pandemi Covid-19, Dulu Dihapus, Kini Akan Berlaku bagi Mobil dan Motor

Kompas.com - 08/06/2020, 06:32 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wabah Covid-19 masih merebak di Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Pemerintah masih menetapkan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Jumlah kasus pun masih terus bertambah. Hingga Minggu (7/6/2020), total ada 7.946 kasus positif Covid-19 di Jakarta.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, kurva kasus Covid-19 di Ibu Kota diklaim mulai melandai.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta juga mulai dilonggarkan. Jakarta memasuki masa PSBB transisi.

Baca juga: PSBB DKI Jakarta Kembali Diperpanjang, Bulan Juni Jadi Masa Transisi

Salah satu kebijakan yang diubah adalah pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Dulu ganjil genap dihapus, warga diimbau gunakan kendaraan pribadi

Seiring meluasnya penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2), mulai 16 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus kebijakan ganjil genap yang biasanya diberlakukan untuk mobil pribadi.

Anies juga membatasi jam operasional dan jumlah penumpang kendaraan umum.

Baca juga: Pemprov DKI Cabut Sementara Kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta

Anies mengatakan, dalam kondisi normal, Pemprov DKI mendorong penggunaan kendaraan umum untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Salah satunya dengan penerapan ganjil genap.

Namun, dengan maraknya penyebaran Covid-19, Anies menganggap masyarakat akan lebih aman jika menghindari kendaraan umum.

"Saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi," kata Anies dalam konferensi pers, 15 Maret 2020.

Pemprov DKI pun mengimbau warga yang terpaksa harus bepergian agar menggunakan kendaraan pribadi. Sebab, kendaraan pribadi dinilai lebih aman dan minim risiko penularan Covid-19.

Baca juga: PSBB Diperpanjang hingga 4 Juni, Ganjil Genap Tetap Ditiadakan

Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan ganjil genap di Ibu Kota terus ditiadakan selama Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB.

Kini ganjil genap akan diberlakukan bagi mobil dan motor

Kebijakan ganjil genap direncanakan akan diberlakukan kembali pada masa PSBB transisi.

Kebijakan ganjil genap bahkan tak hanya diberlakukan untuk mobil pribadi seperti sebelumnya, tetapi juga sepeda motor.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Anies.

"Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Baca juga: Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Meskipun demikian, kebijakan ganjil genap tak langsung diberlakukan saat PSBB transisi dimulai pada Jumat (5/6/2020).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Dishub akan terlebih dulu mengevaluasi kondisi lalu lintas di ruas jalan Jakarta selama satu pekan penerapan PSBB transisi.

"Saat ini tentu dalam satu minggu ke depan ganjil genap belum berlaku. Hasil evaluasi akan kami laporkan kepada Pak Gubernur terkait dengan implementasi ganjil genap ke depan mau seperti apa," ujar Syafrin, Sabtu lalu.

Baca juga: Sepekan Ini, Sistem Ganjil Genap bagi Mobil dan Motor Belum Diterapkan di Jakarta

Kritik dari pakar

Dosen Transportasi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suharto Abdul Majid menyayangkan adanya kebijakan ganjil genap yang juga diberlakukan bagi sepeda motor.

Alasan dia, kebijakan tersebut tidak disertai dengan kesiapan transportasi umum untuk menunjang kebutuhan mobilitas warga, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Majid mengatakan, sepeda motor saat ini menjadi pilihan masyarakat yang paling banyak.

Baca juga: Ganjil Genap Diterapkan bagi Motor di Jakarta, Pakar: Siapkan Dulu Transportasi Umum

Terlebih lagi, pada masa pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat ragu akan keamanan dan protokol kesehatan di transportasi umum.

"Bisa jadi akan menjadi penularan di transportasi umum, itu sebabnya saya bilang siapkan dulu (tranportasi umum dengan protokol kesehatan)," kata Majid, kemarin.

Dilema pengendara sepeda motor

Para pengendara sepeda motor pun memprotes kebijakan tersebut.

Hadiyan, warga Kota Bekasi yang bekerja di daerah Tangerang, Banten, mengatakan, pemberlakuan ganjil genap untuk sepeda motor di tengah pandemi Covid-19 tidak tepat.

Menurut dia, sepeda motor seharusnya jadi solusi bagi para pekerja untuk menghindari transportasi massal di tengah pandemi Covid-19.

Aturan ganjil genap akan membuat masyarakat, termasuk dirinya, beralih menggunakan transportasi massal, seperti transjakarta dan kereta rel listrik (KRL).

Baca juga: Dilema Pengendara, Naik Motor Takut Kena Ganjil Genap tapi Khawatir Tertular Covid-19 di Transportasi Umum

Hal itu akan menimbulkan potensi penyebaran Covid-19 semakin besar.

"Tidak mungkin dengan adanya ganjil genap, terus aku tidak kerja. Mau tidak mau aku harus cari akal buat bisa sampai ke kantor, salah satu caranya dengan transportasi umum dan itu aku yakin bakal bahaya banget sih untuk penularan virus Covid-19," ujar Hadiyan.

Dilema serupa dirasakan Ibnu Fandy, warga Kota Bekasi yang setiap harinya bekerja di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ibnu mengatakan, penerapan ganjil genap saat pandemi Covid-19 tidak tepat.

"Apalagi di kantor saya saat ini tidak menganjurkan menggunakan moda transportasi umum ke kantor," kata Ibnu.

Baca juga: Pengendara Motor Protes Bakal Kena Ganjil Genap di Jakarta

Bila aturan itu benar-benar diberlakukan, dia terpaksa harus menggunakan transportasi umum dengan tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Jimmy Ramadhan Azhari, Cynthia Lova, Singgih Wiryono, Dean Pahrevi)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Megapolitan
Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Megapolitan
2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Megapolitan
Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Megapolitan
[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Soal Varian Baru Virus Corona, Dinkes DKI: Enggak Mungkin Enggak Ada di Jakarta

Soal Varian Baru Virus Corona, Dinkes DKI: Enggak Mungkin Enggak Ada di Jakarta

Megapolitan
Listrik di Sejumlah Titik di Pasar Minggu Masih Padam

Listrik di Sejumlah Titik di Pasar Minggu Masih Padam

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Tangerang Raya Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Tangerang Raya Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Kota Depok Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Kota Depok Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X