Antrean Panjang di Stasiun Hari Pertama Berkantor, Depok Minta Jakarta Atur Jam Kerja Pegawai

Kompas.com - 09/06/2020, 05:13 WIB
Antrian penumpang terjadi di Stasiun Bogor, Senin (8/6/2020). Aktivitas masyarakat pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek cukup tinggi di hari pertama beroperasinya kembali sektor perkantoran di DKI Jakarta dalam masa PSBB transisi. KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHAntrian penumpang terjadi di Stasiun Bogor, Senin (8/6/2020). Aktivitas masyarakat pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek cukup tinggi di hari pertama beroperasinya kembali sektor perkantoran di DKI Jakarta dalam masa PSBB transisi.

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku akan mengusulkan pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini sehubungan dengan melonjaknya pergerakan warga serta okupansi angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota, Senin kemarin.

“Kami akan mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah DKI Jakarta, untuk melakukan pengaturan jam kerja pegawai, baik pegawai pemerintah maupun swasta, melalui pembagian shift dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan penumpang pada jam-jam sibuk,” jelas Idris melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/6/2020) malam.

Baca juga: Perkantoran Jakarta Mulai Beroperasi, Antrean Penumpang KRL Mengular sampai Parkiran Stasiun Bogor

Ia mengungkapkan, sejumlah stasiun kereta mengalami antrean panjang calon penumpang karena jumlah penumpang di dalam kereta dibatasi hanya 74 orang per gerbong.

“Di wilayah Depok, antrean penumpang terjadi di Stasiun Citayam hingga pukul 09.30,” kata Idris.

“Demikian pula perlu diberikan fasilitas layanan antar jemput pegawai dari kantor/perusahaan tempat kerjanya, agar tidak terkonsentrasi seluruhnya dengan menggunakan commuter line,” tambah dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Idris mengimbau seluruh warganya agar menunda perjalanan dengan kereta rel listrik (KRL) apabila tidak ada kepentingan mendesak, utamanya bagi warga yang membawa balita maupun kelompok lanjut usia.

“Hal ini untuk menghindari risiko penularan Covid19 yang akan berakibat fatal bagi dirinya,” lanjut dia.

Baca juga: Anies Sebut Ganjil Genap bagi Mobil dan Motor Diterapkan bila Kasus Covid-19 Meningkat

Sebagai informasi, baik Pemkot Depok maupun Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh perkantoran yang kembali beroperasi pada fase PSBB Transisi agar menerapkan sistem kerja 50 persen di kantor, 50 persen di rumah guna menekan timbulnya kerumunan.

DKI Jakarta juga menerapkan aturan yang sama.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Megapolitan
Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Megapolitan
Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Megapolitan
Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Megapolitan
45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

Megapolitan
Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Megapolitan
Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.