Antrean Panjang di Stasiun Hari Pertama Berkantor, Depok Minta Jakarta Atur Jam Kerja Pegawai

Kompas.com - 09/06/2020, 05:13 WIB
Antrian penumpang terjadi di Stasiun Bogor, Senin (8/6/2020). Aktivitas masyarakat pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek cukup tinggi di hari pertama beroperasinya kembali sektor perkantoran di DKI Jakarta dalam masa PSBB transisi. KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHAntrian penumpang terjadi di Stasiun Bogor, Senin (8/6/2020). Aktivitas masyarakat pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek cukup tinggi di hari pertama beroperasinya kembali sektor perkantoran di DKI Jakarta dalam masa PSBB transisi.

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku akan mengusulkan pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini sehubungan dengan melonjaknya pergerakan warga serta okupansi angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota, Senin kemarin.

“Kami akan mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah DKI Jakarta, untuk melakukan pengaturan jam kerja pegawai, baik pegawai pemerintah maupun swasta, melalui pembagian shift dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan penumpang pada jam-jam sibuk,” jelas Idris melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/6/2020) malam.

Baca juga: Perkantoran Jakarta Mulai Beroperasi, Antrean Penumpang KRL Mengular sampai Parkiran Stasiun Bogor

Ia mengungkapkan, sejumlah stasiun kereta mengalami antrean panjang calon penumpang karena jumlah penumpang di dalam kereta dibatasi hanya 74 orang per gerbong.

“Di wilayah Depok, antrean penumpang terjadi di Stasiun Citayam hingga pukul 09.30,” kata Idris.

“Demikian pula perlu diberikan fasilitas layanan antar jemput pegawai dari kantor/perusahaan tempat kerjanya, agar tidak terkonsentrasi seluruhnya dengan menggunakan commuter line,” tambah dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Idris mengimbau seluruh warganya agar menunda perjalanan dengan kereta rel listrik (KRL) apabila tidak ada kepentingan mendesak, utamanya bagi warga yang membawa balita maupun kelompok lanjut usia.

“Hal ini untuk menghindari risiko penularan Covid19 yang akan berakibat fatal bagi dirinya,” lanjut dia.

Baca juga: Anies Sebut Ganjil Genap bagi Mobil dan Motor Diterapkan bila Kasus Covid-19 Meningkat

Sebagai informasi, baik Pemkot Depok maupun Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh perkantoran yang kembali beroperasi pada fase PSBB Transisi agar menerapkan sistem kerja 50 persen di kantor, 50 persen di rumah guna menekan timbulnya kerumunan.

DKI Jakarta juga menerapkan aturan yang sama.

Karyawan yang bekerja di kantor dibatasi maksimal hanya 50 persen dari total karyawan, sedangkan sisanya tetap bekerja dari rumah.

Ketentuan lainnya, setiap perusahaan harus membagi jam kerja karyawan yang bekerja di kantor.

Misal, jam kerja kelompok pertama bisa dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan kelompok kedua mulai bekerja pukul 09.00 WIB.

Baca juga: PT KCI: Ada Lonjakan Penumpang KRL di Hari Pertama Aktivitas Perkantoran di Jakarta

Pembagian jam kerja ini bertujuan untuk menghindari antrean panjang yang menimbulkan kerumunan di tempat kerja, terutama di gedung-gedung tinggi.

Dengan demikian, pergerakan orang di perkantoran tetap terkendali demi mencegah risiko penularan Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengingatkan kepada pelaku usaha agar patuh.

"Kepada semua pengelola tempat kegiatan, taati prinsip 50 persen kapasitas. Jangan pernah melonggarkan, setiap pelonggaran punya risiko penularan yang terlalu besar," ucap Anies.

PT Kereta Commuter Indonesia mencatat, pada Senin kemarin terdapat lebih dari 280.000 penumpang KRL.

Melalui keterangan tertulis, PT KCI menganggap tidak ada pengaturan jam kerja dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19 melanda, melainkan tetap masuk kerja sekitar pukul 08.00-09.00 dan pulang kerja sekitar 16.00-17.00.

Antrean panjang penumpang juga terjadi di Stasiun Bogor. Antrean mengular sampai kawasan parkiran stasiun.

Di Depok, pada Senin kemarin, tercatat kenaikan kasus baru positif Covid-19 tertinggi sejak 12 hari belakangan, yakni 11 kasus baru.

Total, tercatat 593 kasus positif Covid-19 sudah ditemukan di Depok, dengan 329 di antaranya sembuh, dan 30 lainnya wafat.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja Tutup Usia

Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja Tutup Usia

Megapolitan
Wakapolda Metro: Ada 154 Gerai Vaksinasi Merdeka di Jakarta Timur

Wakapolda Metro: Ada 154 Gerai Vaksinasi Merdeka di Jakarta Timur

Megapolitan
Cerita Azaz Tigor Dugaan Pungli Parkir di Cikini, Jukir Terima Uang Tunai Tanpa Tap Kartu di Mesin

Cerita Azaz Tigor Dugaan Pungli Parkir di Cikini, Jukir Terima Uang Tunai Tanpa Tap Kartu di Mesin

Megapolitan
Gerakan Teman Bantu Teman Dapat Sumbangan dari Bekas Pasien Covid-19

Gerakan Teman Bantu Teman Dapat Sumbangan dari Bekas Pasien Covid-19

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kini Tersisa 2.376 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet

UPDATE 3 Agustus: Kini Tersisa 2.376 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet

Megapolitan
Mayat Bocah Laki-Laki Ditemukan Mengambang di Anak Sungal CBL Bekasi

Mayat Bocah Laki-Laki Ditemukan Mengambang di Anak Sungal CBL Bekasi

Megapolitan
Masuk Lapas Klas II A Tangerang, Pinangki Tempati Blok Pengenalan Lingkungan Selama 2 Minggu

Masuk Lapas Klas II A Tangerang, Pinangki Tempati Blok Pengenalan Lingkungan Selama 2 Minggu

Megapolitan
Warteg di Ciputat Jadi Korban Pungli, Pelaku Diduga Karang Taruna Gadungan

Warteg di Ciputat Jadi Korban Pungli, Pelaku Diduga Karang Taruna Gadungan

Megapolitan
Bukan 5M, Kabupaten Bekasi Cegah Penularan Covid-19 dengan 6M

Bukan 5M, Kabupaten Bekasi Cegah Penularan Covid-19 dengan 6M

Megapolitan
Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies di Sisa Masa Jabatan

Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies di Sisa Masa Jabatan

Megapolitan
Babak Baru Kasus Jerinx, Polisi Sita Ponsel dan Kembali Gelar Perkara

Babak Baru Kasus Jerinx, Polisi Sita Ponsel dan Kembali Gelar Perkara

Megapolitan
Dugaan Pengeroyokan Mahasiswa oleh Satpam GBK Diselidiki Polisi

Dugaan Pengeroyokan Mahasiswa oleh Satpam GBK Diselidiki Polisi

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 Harus Banyak Keluar Uang untuk Cek Kesehatan Setelah Negatif Covid-19

Cerita Penyintas Covid-19 Harus Banyak Keluar Uang untuk Cek Kesehatan Setelah Negatif Covid-19

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek, Klaim Penurunan Kasus di Jakarta, tapi Pendapatan Asli Daerah Bekasi Anjlok

PPKM Level 4 di Jabodetabek, Klaim Penurunan Kasus di Jakarta, tapi Pendapatan Asli Daerah Bekasi Anjlok

Megapolitan
PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X