Kompas.com - 09/06/2020, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Syafrin akan dimintai penjelasannya soal wacana penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan sistem ganjil genap saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi menuju new normal.

DPRD DKI mewanti-wanti agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan secara matang rencana itu.

"Kami panggil Kadishub, ingin tahu alasannya apa, latar belakangnya apa, pertimbangannya apa. Biar ini bisa dijelaskan ke masyarakat, disosialisasikan seandainya memang itu mau diterapkan," kata Aziz saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Pro Kontra Pekerja Tanggapi Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil di Jakarta

Ia mengagendakan pertemuan dengan Dishub DKI dilaksanakan hari Rabu atau Kamis pekan ini.

Menurut dia, ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI bila menerapkan sistem ganjil genap baik bagi mobil maupun sepeda motor.

Hal utama yang perlu diketahui, kendaraan pribadi digunakan lantaran dianggap salah satu cara mengurangi risiko penularan Covid-19.

"Kendaraan roda dua itu kan transpor untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau ada gage (ganjil genap) ini kan mungkin secara ekonomi juga berdampak ke mereka. Kemudian concern kesehatannya juga menggunakan kendaraan pribadi relatif lebih aman daripada menggunakan kendaraan umum," kata dia.

Aziz berpendapat, saat ini risiko penularan Covid-19 di kendaraan umum tinggi. Karena itu, sebaiknya kendaraan pribadi tak dibatasi dengan menerapkan sistem ganjil genap.

"Ini kan sangat beresiko buat warga. Saya pikir lebih aman orang naik motorlah daripada naik kendaraan umum. Kalau ini dibatasi saya khawatir orang jadi enggak naik motor tapi naik kendaraan umum. Risikonya malah lebih besar dan justru berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas itu," ujar dia.

Rencana diberlakukannya kembali sistem ganjil genap tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Rencana Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor Ditolak Warga

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Klaim Sediakan Kantong Parkir Buat Bus Relawan Jokowi agar Tak Bikin Macet Kawasan GBK

Polisi Klaim Sediakan Kantong Parkir Buat Bus Relawan Jokowi agar Tak Bikin Macet Kawasan GBK

Megapolitan
5 RT dan 1 Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir Rob

5 RT dan 1 Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir Rob

Megapolitan
Antrean Bus Penjemput Relawan Jokowi Bikin Macet, Pengendara Diimbau Hindari Kawasan GBK

Antrean Bus Penjemput Relawan Jokowi Bikin Macet, Pengendara Diimbau Hindari Kawasan GBK

Megapolitan
Mengenal Jasa 'Sleep Call', Cocok untuk Curhat sampai 'Pacaran Online'

Mengenal Jasa "Sleep Call", Cocok untuk Curhat sampai "Pacaran Online"

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Sudah Mediasi tapi Belum Ada Titik Temu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Sudah Mediasi tapi Belum Ada Titik Temu

Megapolitan
ADS yang Aman dan Nyaman bagi Anak, Penting untuk Dukung Program BIAN

ADS yang Aman dan Nyaman bagi Anak, Penting untuk Dukung Program BIAN

Megapolitan
Warga Korban Penipuan Desak Kapolres Bogor Segera Diperiksa atas Dugaan Langgar Kode Etik

Warga Korban Penipuan Desak Kapolres Bogor Segera Diperiksa atas Dugaan Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kurir J&T Express Bawa Kabur Uang Klien Rp 531 Juta, Sembunyi di Bekasi lalu Ditangkap

Kurir J&T Express Bawa Kabur Uang Klien Rp 531 Juta, Sembunyi di Bekasi lalu Ditangkap

Megapolitan
Polres Jaksel Janji Usut Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri

Polres Jaksel Janji Usut Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri

Megapolitan
Nasib 'Bike Sharing' di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

Nasib "Bike Sharing" di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

Megapolitan
Sampah di Pintu Air Manggarai Kerap Menumpuk Saat Hujan Deras

Sampah di Pintu Air Manggarai Kerap Menumpuk Saat Hujan Deras

Megapolitan
Ketika Dekapan Air Danau Sunter Kembali Menelan Korban...

Ketika Dekapan Air Danau Sunter Kembali Menelan Korban...

Megapolitan
Swastanisasi Air Akan Berakhir, PAM Jaya Bakal Bangun Sentra Pelayanan Terpadu

Swastanisasi Air Akan Berakhir, PAM Jaya Bakal Bangun Sentra Pelayanan Terpadu

Megapolitan
Kasus Mahasiswa UI Diduga Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Polisi Gelar Perkara

Kasus Mahasiswa UI Diduga Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Polisi Gelar Perkara

Megapolitan
Seandainya Wali Kota dan Bupati Tak Ada Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini yang Harus Dilakukan Gubernurnya..

Seandainya Wali Kota dan Bupati Tak Ada Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini yang Harus Dilakukan Gubernurnya..

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.