DPRD DKI Akan Panggil Kadishub Bahas Wacana Ganjil Genap Saat PSBB Transisi

Kompas.com - 09/06/2020, 12:13 WIB
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Syafrin akan dimintai penjelasannya soal wacana penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan sistem ganjil genap saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi menuju new normal.

DPRD DKI mewanti-wanti agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan secara matang rencana itu.

"Kami panggil Kadishub, ingin tahu alasannya apa, latar belakangnya apa, pertimbangannya apa. Biar ini bisa dijelaskan ke masyarakat, disosialisasikan seandainya memang itu mau diterapkan," kata Aziz saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Pro Kontra Pekerja Tanggapi Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil di Jakarta

Ia mengagendakan pertemuan dengan Dishub DKI dilaksanakan hari Rabu atau Kamis pekan ini.

Menurut dia, ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI bila menerapkan sistem ganjil genap baik bagi mobil maupun sepeda motor.

Hal utama yang perlu diketahui, kendaraan pribadi digunakan lantaran dianggap salah satu cara mengurangi risiko penularan Covid-19.

" Kendaraan roda dua itu kan transpor untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau ada gage ( ganjil genap) ini kan mungkin secara ekonomi juga berdampak ke mereka. Kemudian concern kesehatannya juga menggunakan kendaraan pribadi relatif lebih aman daripada menggunakan kendaraan umum," kata dia.

Aziz berpendapat, saat ini risiko penularan Covid-19 di kendaraan umum tinggi. Karena itu, sebaiknya kendaraan pribadi tak dibatasi dengan menerapkan sistem ganjil genap.

"Ini kan sangat beresiko buat warga. Saya pikir lebih aman orang naik motorlah daripada naik kendaraan umum. Kalau ini dibatasi saya khawatir orang jadi enggak naik motor tapi naik kendaraan umum. Risikonya malah lebih besar dan justru berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas itu," ujar dia.

Rencana diberlakukannya kembali sistem ganjil genap tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Rencana Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor Ditolak Warga

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Megapolitan
2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

Megapolitan
Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Megapolitan
Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

Megapolitan
Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Megapolitan
Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Megapolitan
Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X