Naik Kendaraan Umum Berisiko Tinggi, Pemprov DKI Diminta Tak Terapkan Ganjil Genap pada Masa Transisi

Kompas.com - 09/06/2020, 14:57 WIB
Suasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore. KOMPAS.com/DEAN PAHREVISuasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak menerapkan ganjil genap bagi kendaraan bermotor saat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut dia, jika kebijakan ini diberlakukan maka sangat berisiko buat warga. Sebab sebagian besar harus naik kendaraan umum yang cukup rentan tertular Covid-19.

"Kita berharap seperti yang sekarang ini lah kan gage enggak diterapkan, masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak sehingga kendaran umum tidak berdesak-desakan," ucap Aziz saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Aziz menuturkan, selama masa transisi warga sebaiknya dibebaskan untuk naik kendaraan pribad. Hal ini lebih baik daripada mempertaruhkan risiko kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Akan Panggil Kadishub Bahas Wacana Ganjil Genap Saat PSBB Transisi

"Ini kan sangat berisiko buat warga, saya pikir ya lebih aman orang naik motor lah daripada naik kendaraan umum. Kalau ini dibatasi saya khawatir orang jadi enggak naik motor tapi naik kendaraan umum. Risikonya malah lebih besar dan justru berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas itu," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan banyak masyarakat belum sadar mengenai protokol kesehatan di transportasi umum.

Sementara Pemprov DKI, kata dia, juga memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengawasi.

"Pemda juga punya keterbatasan untuk menerapkan hukuman-hukuman lah ya untuk kasih konsekuensi. Itu kan masih terbatas sekali orangnya, orang yang menyosialisasikan, orang yang mengontrolnya. Saya kira kita punya keterbatasan dalam hal itu. Jadi memang dari sisi kebijakan harus melihat kemampuan juga. Kalau memang kita punya kemampuan yang cukup untuk bisa mengontrol ya silakan-silakan saja tapi kenyataannya kan tidak," tutur Aziz.

Baca juga: Pro Kontra Pekerja Tanggapi Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil di Jakarta

Sebelumnya, wacana kembali diberlakukannya ganjil genap tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Anies.

"Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Megapolitan
Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Megapolitan
Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan Modus Penerimaan PNS, Para Korban Rugi Rp 9,7 M

Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan Modus Penerimaan PNS, Para Korban Rugi Rp 9,7 M

Megapolitan
Dari Berbagi Seporsi Nasi, Berujung Gerakan yang Menginspirasi

Dari Berbagi Seporsi Nasi, Berujung Gerakan yang Menginspirasi

Megapolitan
Akan Ada 148 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Pekan Depan

Akan Ada 148 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Pekan Depan

Megapolitan
PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Dibatalkan, Dindik: Jangan Sampai Ada Klaster Covid-19

PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Dibatalkan, Dindik: Jangan Sampai Ada Klaster Covid-19

Megapolitan
Pasar Jaya Sebut Petugas yang Pungli di Pasar Induk Kramatjati Ingin Cari Keuntungan Pribadi

Pasar Jaya Sebut Petugas yang Pungli di Pasar Induk Kramatjati Ingin Cari Keuntungan Pribadi

Megapolitan
Pasar Jaya Sebut Pelaku Pungli di Pasar Induk Kramatjati Telah Dipecat Pihak Ketiga

Pasar Jaya Sebut Pelaku Pungli di Pasar Induk Kramatjati Telah Dipecat Pihak Ketiga

Megapolitan
Penumpang Kereta dan Puluhan Donor Dermakan Darah di Stasiun Senen

Penumpang Kereta dan Puluhan Donor Dermakan Darah di Stasiun Senen

Megapolitan
Fakta Pembunuhan Anggota TNI di Depok, Niat Melerai Perkelahian tapi Berujung Tewas Ditusuk

Fakta Pembunuhan Anggota TNI di Depok, Niat Melerai Perkelahian tapi Berujung Tewas Ditusuk

Megapolitan
Pelaku Mengaku Tebar Ranjau Paku Bersama Anggota Dishub, Ini Kata Polisi

Pelaku Mengaku Tebar Ranjau Paku Bersama Anggota Dishub, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pemkot Tangerang Lagi-lagi Batalkan Sekolah Tatap Muka Jenjang SD

Pemkot Tangerang Lagi-lagi Batalkan Sekolah Tatap Muka Jenjang SD

Megapolitan
Modus Ranjau Paku di Jakarta oleh Penambal Ban

Modus Ranjau Paku di Jakarta oleh Penambal Ban

Megapolitan
Belum Ada Kasus Covid-19, Sekolah Tatap Muka Tingkat SMA di Tangsel Tetap Dilanjutkan

Belum Ada Kasus Covid-19, Sekolah Tatap Muka Tingkat SMA di Tangsel Tetap Dilanjutkan

Megapolitan
Temuan Jasad Pria di Makasar Jaktim, Diduga Meninggal karena Penyakit Komplikasi

Temuan Jasad Pria di Makasar Jaktim, Diduga Meninggal karena Penyakit Komplikasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.