Naik Kendaraan Umum Berisiko Tinggi, Pemprov DKI Diminta Tak Terapkan Ganjil Genap pada Masa Transisi

Kompas.com - 09/06/2020, 14:57 WIB
Suasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore. KOMPAS.com/DEAN PAHREVISuasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak menerapkan ganjil genap bagi kendaraan bermotor saat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut dia, jika kebijakan ini diberlakukan maka sangat berisiko buat warga. Sebab sebagian besar harus naik kendaraan umum yang cukup rentan tertular Covid-19.

"Kita berharap seperti yang sekarang ini lah kan gage enggak diterapkan, masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak sehingga kendaran umum tidak berdesak-desakan," ucap Aziz saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Aziz menuturkan, selama masa transisi warga sebaiknya dibebaskan untuk naik kendaraan pribad. Hal ini lebih baik daripada mempertaruhkan risiko kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Akan Panggil Kadishub Bahas Wacana Ganjil Genap Saat PSBB Transisi

"Ini kan sangat berisiko buat warga, saya pikir ya lebih aman orang naik motor lah daripada naik kendaraan umum. Kalau ini dibatasi saya khawatir orang jadi enggak naik motor tapi naik kendaraan umum. Risikonya malah lebih besar dan justru berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas itu," jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan banyak masyarakat belum sadar mengenai protokol kesehatan di transportasi umum.

Sementara Pemprov DKI, kata dia, juga memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengawasi.

"Pemda juga punya keterbatasan untuk menerapkan hukuman-hukuman lah ya untuk kasih konsekuensi. Itu kan masih terbatas sekali orangnya, orang yang menyosialisasikan, orang yang mengontrolnya. Saya kira kita punya keterbatasan dalam hal itu. Jadi memang dari sisi kebijakan harus melihat kemampuan juga. Kalau memang kita punya kemampuan yang cukup untuk bisa mengontrol ya silakan-silakan saja tapi kenyataannya kan tidak," tutur Aziz.

Baca juga: Pro Kontra Pekerja Tanggapi Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil di Jakarta

Sebelumnya, wacana kembali diberlakukannya ganjil genap tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Anies.

"Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub Diminta Turun Tangan soal Penghapusan Trase LRT Velodrome-Manggarai

Menhub Diminta Turun Tangan soal Penghapusan Trase LRT Velodrome-Manggarai

Megapolitan
Momen Haru Sara Djojohadikusumo Sampaikan Pesan kepada Anaknya yang Berkebutuhan Khusus

Momen Haru Sara Djojohadikusumo Sampaikan Pesan kepada Anaknya yang Berkebutuhan Khusus

Megapolitan
Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Megapolitan
Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Megapolitan
Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X