Naik Kendaraan Umum Berisiko Tinggi, Pemprov DKI Diminta Tak Terapkan Ganjil Genap pada Masa Transisi

Kompas.com - 09/06/2020, 14:57 WIB
Suasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore. KOMPAS.com/DEAN PAHREVISuasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak menerapkan ganjil genap bagi kendaraan bermotor saat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut dia, jika kebijakan ini diberlakukan maka sangat berisiko buat warga. Sebab sebagian besar harus naik kendaraan umum yang cukup rentan tertular Covid-19.

"Kita berharap seperti yang sekarang ini lah kan gage enggak diterapkan, masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak sehingga kendaran umum tidak berdesak-desakan," ucap Aziz saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Aziz menuturkan, selama masa transisi warga sebaiknya dibebaskan untuk naik kendaraan pribad. Hal ini lebih baik daripada mempertaruhkan risiko kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Akan Panggil Kadishub Bahas Wacana Ganjil Genap Saat PSBB Transisi

"Ini kan sangat berisiko buat warga, saya pikir ya lebih aman orang naik motor lah daripada naik kendaraan umum. Kalau ini dibatasi saya khawatir orang jadi enggak naik motor tapi naik kendaraan umum. Risikonya malah lebih besar dan justru berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas itu," jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan banyak masyarakat belum sadar mengenai protokol kesehatan di transportasi umum.

Sementara Pemprov DKI, kata dia, juga memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengawasi.

"Pemda juga punya keterbatasan untuk menerapkan hukuman-hukuman lah ya untuk kasih konsekuensi. Itu kan masih terbatas sekali orangnya, orang yang menyosialisasikan, orang yang mengontrolnya. Saya kira kita punya keterbatasan dalam hal itu. Jadi memang dari sisi kebijakan harus melihat kemampuan juga. Kalau memang kita punya kemampuan yang cukup untuk bisa mengontrol ya silakan-silakan saja tapi kenyataannya kan tidak," tutur Aziz.

Baca juga: Pro Kontra Pekerja Tanggapi Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil di Jakarta

Sebelumnya, wacana kembali diberlakukannya ganjil genap tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Anies.

"Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kendaraan Masuk, Petugas Akan Jaga Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Cegah Kendaraan Masuk, Petugas Akan Jaga Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Megapolitan
Kronologi Penemuan Mayat di Jalan Pesanggrahan, Sebelum Meninggal Sempat Menyeberang Jalan

Kronologi Penemuan Mayat di Jalan Pesanggrahan, Sebelum Meninggal Sempat Menyeberang Jalan

Megapolitan
Kepala Satpol PP DKI Akan Tegur Anak Buahnya yang Kasar kepada Pemain Skateboard

Kepala Satpol PP DKI Akan Tegur Anak Buahnya yang Kasar kepada Pemain Skateboard

Megapolitan
Dapat 33.400 Vaksin Covid-19 Tahap 2, Depok Targetkan Gelombang Pertama Rampung Sebulan

Dapat 33.400 Vaksin Covid-19 Tahap 2, Depok Targetkan Gelombang Pertama Rampung Sebulan

Megapolitan
Pemain Skateboard di Trotoar Bundaran HI Ditertibkan karena Langgar Prokes

Pemain Skateboard di Trotoar Bundaran HI Ditertibkan karena Langgar Prokes

Megapolitan
Komisi D Dukung Rencana Pemprov DKI Gunakan RTH sebagai Lokasi Penampungan Banjir

Komisi D Dukung Rencana Pemprov DKI Gunakan RTH sebagai Lokasi Penampungan Banjir

Megapolitan
Harga Daging Sapi Tak Kunjung Turun, Sebagian Pedagang di Pasar Slipi Gulung Tikar

Harga Daging Sapi Tak Kunjung Turun, Sebagian Pedagang di Pasar Slipi Gulung Tikar

Megapolitan
Jadi Sorotan, Ketua Geng Motor yang Bacok Polisi Pernah Bersekolah di Pesantren

Jadi Sorotan, Ketua Geng Motor yang Bacok Polisi Pernah Bersekolah di Pesantren

Megapolitan
Sedang Memancing di Kali, Warga Temukan Mayat

Sedang Memancing di Kali, Warga Temukan Mayat

Megapolitan
Situs Pendaftaran Vaksinasi Lansia di Depok Ditutup karena Sudah Capai Target

Situs Pendaftaran Vaksinasi Lansia di Depok Ditutup karena Sudah Capai Target

Megapolitan
Geng Motor yang Anggotanya Bacok Polisi di Menteng Kerap Bikin Onar Saat Tengah Malam

Geng Motor yang Anggotanya Bacok Polisi di Menteng Kerap Bikin Onar Saat Tengah Malam

Megapolitan
Saat Sampah Sisa Makanan Bisa Ditukarkan dengan Ikan Lele. . .

Saat Sampah Sisa Makanan Bisa Ditukarkan dengan Ikan Lele. . .

Megapolitan
Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Bersyukur Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Bersyukur Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X