Kompas.com - 15/06/2020, 14:43 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan bahwa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang masih dilarang di Depok, Jawa Barat.

Pasalnya, Kota Depok masih berstatus sebagai wilayah PSBB Proporsional, di mana hanya sebagian aktivitas umum saja yang boleh dilakukan, dibuka secara bertahap dan terbatas.

"Banyak pertanyaan terkait kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang seperti pengajian, halalbihalal, wisuda kelulusan, seleksi masuk perguruan tinggi," kata Idris kepada wartawan, Minggu (14/5/2020).

"Sesuai Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2020 (tentang PSBB Proporsional), kegiatan pertemuan skala besar, kongres, seminar, workshop, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain yang sejenis, belum diperkenankan," imbuh dia.

Baca juga: Wali Kota Ancam Tutup Kembali Mal di Depok jika Langgar Protokol Kesehatan

Selain itu, ada pertimbangan untuk kembali membuka rumah ibadah untuk kegiatan ibadah yang sifatnya bukan wajib (seperti tahlilan atau pengajian) dengan partisipan maksimal 10 orang.

Akan tetapi, hal itu masih menunggu evaluasi periode pertama penerapan PSBB Proporsional pada 18 Juni 2020.

Idris mengingatkan bahwa di Kota Depok masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar.

Ia meminta agar warga dan seluruh pihak tetap mengikuti ketentuan yang telah digariskan dalam PSBB Proporsional demi keselamatan bersama.

"Kota Depok masih dalam masa PSBB Proporsional, penambahan kasus masih terjadi," ujar Idris melalui keterangan tertulis, Senin (16/6/2020).

"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk berkomitmen dengan protokol kesehatan. Ancaman penularan Covid-19 bisa terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja," lanjut dia.

Baca juga: Wali Kota: Depok Masih PSBB Proporsional, Penambahan Kasus Covid-19 Masih Terjadi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
Polisi Sebut Video Perampokan Bersenjata Api di Kalideres Hoaks

Polisi Sebut Video Perampokan Bersenjata Api di Kalideres Hoaks

Megapolitan
Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Idealnya Saat Vaksinasi Dosis Ketiga Capai 70 Persen

Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Idealnya Saat Vaksinasi Dosis Ketiga Capai 70 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.