Jawab Kritik Anggota DPRD DKI, Kemensos Sebut Tak Mengurangi Nilai Bansos

Kompas.com - 15/06/2020, 22:03 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI membantah adanya besaran perbedaan atau pun kecurangan dalam penyaluran bantuan sosial ( bansos) atau bantuan Presiden (banpres) dari pemerintah pusat untuk warga Jakarta yang terdampak Covid-19.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Pepen Nazaruddin mengatakan, setiap paket bansos yang disalurkan pihaknya tetap senilai Rp 300 ribu per paket dan tak ada perbedaan di setiap kota.

"Tentunya tidak mengurangi nilai jumlah bantuan," ujar Pepen saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2020).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai adanya perbedaan jenis sembako, Pepen tak menjelaskan lebih lanjut.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Pembagian Paket Bansos Kemensos di Jakarta Kacau

Bantahan Pepen itu disampaikan setelah ada kritik yang dikemukakan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, yang menyatakan pembagian bansos dari Kementerian Sosial tidak adil.

Eneng mempermasalahkan perbedaan jenis barang dan nilai bansos yang diterima warga di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Berdasarkan temuan Eneng, jumlah besaran dan paket bansos di Jakbar berbeda dengan di Jakarta Timur.

Dari temuan Eneng, paket bansos di Jakarta Timur terdiri dari:

  1. Dua kemasan beras Putri Kediri seharga Rp 76.000 = Rp 152.000
  2. Sepuluh bungkus mie instan merk mie sedap ayam bawang seharga Rp 2.600 per item = Rp 26.000
  3. Dua liter minyak goreng Sania seharga Rp 11.500 per liter = Rp 23.000
  4. Satu bungkus teh celup Sosro Rp 6.000
  5. Lima bungkus susu UHT food station Rp 5.700 per kotak = Rp 28.500
  6. Satu bungkus kecap ABC Rp 7.000
  7. Satu botol sambal Sasa Rp 10.000
  8. Dua kaleng sarden Vitan Rp 6.000 per kaleng = Rp 12.000
  9. Tiga sabun Nuvo Rp 2.000 per batang = Rp 6.000

Jika dijumlahkan, total bantuan sebesar Rp 270.500.

Sedangkan rincian paket untuk warga di Jakarta Barat yang ditemukan Eneng sebagai berikut :

  1. Minyak goreng merk Tomat mas 2 liter = Rp 19.500
  2. Sarden merk Vitan 9 pcs Rp 6.000 per kaleng = Rp. 54.000
  3. Mie ayam bawang ABC 5 pcs Rp 1.800 per bungkus = Rp. 9.000
  4. Mie Selera Pedas 5 pcs Rp 2.500 per bungkus = Rp 12.500
  5. Saos ABC kecil 135 ml = Rp 10.000
  6. Saos ABC kecil 135 ml = Rp 7.000
  7. Beras 10 kg = Rp 125.000

Total nilainya sekitar Rp 237.000. Dengan demikian ada selisih paket bansos sebesar Rp 33.500. Eneng menilai hal itu sebagai sesuatu yang tidak adil.

Menurut dia, meskipun berbeda vendor yang mendistribusikan bansos namun seharusnya harga dan item bansosnya disamakan.

Vendor yang mendistribusikan bansos di Jakarta Timur adalah Food Station sedangkan yang di Jakarta Barat belum diketahui.

"Standar item bansos ini (setahu saya) standar ke atas. Seperti indomie jika diganti harus dengan mie harga setara indomie atau lebih dari harga indomie. Juga yang lainnya," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X