Sebut Dakwaan Tak Terbukti, Kuasa Hukum Minta Polisi Penyerang Novel Dibebaskan

Kompas.com - 15/06/2020, 22:11 WIB
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Rahmat Kadir Mahulette polisi yang didakwa menyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Kuasa hukum menilai, apa yang didakwakan terhadap Rahmat tak sesuai dengan fakta persidangan.

"Kami mohon, majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Satu menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana," kata kuasa hukum Rahmat dalam siaran langsung akun YouTube PN Jakarta Utara, Senin (15/6/2020).

Pihak kuasa hukum membacaan lembar pleidoi (pembelaan) terdakwa Rahmat kadir Mahulette.

Baca juga: Kuasa Hukum Penyerang Novel Baswedan Sebut Penyiraman Air Keras Tidak Terencana, Ini Alasannya...

Sebelumnya Rahmat Kadir didakwa Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kuasa hukum juga meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan.

Ia juga meminta agar Rahmat mendapat pemulihan harkat martabat dan nama baiknya.

"Mengeluarkan terdakwa dari tahanan," ucap kuasa hukum yang menyampaikan pleidoi.

Baca juga: Novel Baswedan: Banyak Manipulasi...

Kuasa hukum berpendapat, ada beberapa unsur yang tak terbukti berdasarkan fakta persidangan. Unsur pertama yaitu terkait penganiayaan berat.

Kuasa hukum menilai gangguan pengelihatan yang dialami Novel terjadi akibat penanganan media dan tidak kooperatifnya Novel di masa perawatan.

Unsur kedua yang tak terpenuhi ialah terkait penganiayaan berencana. Kuasa hukum menyampaikan apa yang dilakukan Rahmat merupakan spontanitas semata.

Adapun Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang yang berlangsung Kamis (11/6/2020) lalu.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Megapolitan
Gugus Tugas Tangsel Pastikan Rumah Lawan Covid-19 Tak Ditutup Selama Pandemi Belum Berakhir

Gugus Tugas Tangsel Pastikan Rumah Lawan Covid-19 Tak Ditutup Selama Pandemi Belum Berakhir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X