Kompas.com - 16/06/2020, 08:44 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com - Setelah resmi diperpanjang oleh Gubernur Banten, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang menerapkan beberapa aturan yang berbeda.

Salah satunya adalah semakin memperketat pembatasan pergerakan orang di wilayah yang dinyatakan sebagai zona merah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di tingkat rukun warga (RW).

Dalam penerapan PSBL sendiri ada beragam aturan pelaksanaan, salah satunya adalah mewajibkan masyarakat yang berada di zona merah untuk mengurus surat pengantar keluar masuk (SPKM) di tingkat RW.

Baca juga: Warga di Zona Merah Covid-19 Kota Tangerang Wajib Urus SPKM jika Bepergian

Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Tangerang yang dikeluarkan sesaat setelah diresmikannya perpanjangan PSBB Tangerang Raya oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Mekanisme penerbitan SPKM

Dalam Perwal Nomor 42 tahun 2020 tersebut tertulis mekanisme kewajiban SPKM bagi warga yang tinggal di zona merah yang tertera dalam Bab V Pasal 11 Ayat 1 pasal disebutkan, warga yang berada pada lokasi PSBL-RW jika ingin bepergian wajib meminta surat pengantar keluar-masuk kepada Ketua Gugus Tugas RW.

"Ketua RW melakukan analisa/identifikasi kepada warga yang melakukan aktivitas bekerja serta ketentuan yang telah disepakati bersama warga," bunyi Ayat 2 peraturan itu.

Di Ayat 3 tertulis, orang luar dilarang memasuki area PSBL-RW dan warga yang tidak memiliki surat pengantar diminta untuk tidak meninggalkan lingkungan PSBL RW.

Baca juga: Perpanjangan PSBB Kota Tangerang, Awas Sanksi Denda Rp 25 Juta bagi Pelanggar

Pada ayat 4 tertulis, format surat pengantar keluar masuk tertera dalam lampiran Perwal tersebut dan merupakan bagian dari Perwal.

Dalam surat pengantar tersebut pemohon diminta untuk mengisi domisili, identitas diri seperti nama, jenis kelamin hingga alamat detil dan tertulis "keperluan izin keluar masuk untuk aktivitas bekerja di tempat kerja yang dikecualikan terkait dengan pelaksanaan PSBL-RW."

Surat pengantar tersebut kemudian harus ditandatangani ketua RW selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW.

Minta PSBB diperketat dengan sanksi

Gubernur Banten Wahidin Halim juga meminta tiga kepala daerah di Tangerang Raya melaksanakan PSBB lebih diperketat.

"Tapi saya ingin PSBB lebih ketat lagi. Pengawasannya lebih ketat lagi dan ada sanksinya. Tingkat kesadaran masyarakat sudah relatif lebih tinggi," ujar Wahidin.

Wahidin Halim mengatakan tidak menambah istilah tertentu seperti PSBB transisi atau lainnya untuk menghindari interpretasi sendiri atau kebingungan di masyarakat.

Baca juga: Gubernur Banten Minta Pelaksanaan PSBB Tangerang Raya Diperketat dengan Sanksi

Pria yang akrab disapa WH ini juga mengatakan masa edukasi PSBB sudah lewat sehingga perlu pengawasan lebih ketat, terutama untuk mereka yang menyepelekan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Megapolitan
Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Megapolitan
Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Megapolitan
Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Sepi Remaja 'SCBD', Kini Tidak Ada Lagi Aksi 'Citayam Fashion Week' di Dukuh Atas

Sepi Remaja "SCBD", Kini Tidak Ada Lagi Aksi "Citayam Fashion Week" di Dukuh Atas

Megapolitan
Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Megapolitan
'Branding' Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

"Branding" Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

Megapolitan
Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Megapolitan
Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Megapolitan
Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Megapolitan
Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.