Perpanjangan PSBB Kota Tangerang, Wajib Urus SPKM hingga Sanksi Diperketat

Kompas.com - 16/06/2020, 08:44 WIB
Petugas gabungan memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/5/2020). Selama operasi pemeriksaan kepada masyarakat dari luar Jabodetabek yang ingin masuk ke Jakarta diharuskan menunjukkan SIKM, berdasarkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 yang mewajibkan membawa SIKM sebagai syarat memasuki wilayah Jakarta. GARRY LOTULUNGPetugas gabungan memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/5/2020). Selama operasi pemeriksaan kepada masyarakat dari luar Jabodetabek yang ingin masuk ke Jakarta diharuskan menunjukkan SIKM, berdasarkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 yang mewajibkan membawa SIKM sebagai syarat memasuki wilayah Jakarta.

TANGERANG, KOMPAS.com - Setelah resmi diperpanjang oleh Gubernur Banten, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang menerapkan beberapa aturan yang berbeda.

Salah satunya adalah semakin memperketat pembatasan pergerakan orang di wilayah yang dinyatakan sebagai zona merah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di tingkat rukun warga (RW).

Dalam penerapan PSBL sendiri ada beragam aturan pelaksanaan, salah satunya adalah mewajibkan masyarakat yang berada di zona merah untuk mengurus surat pengantar keluar masuk (SPKM) di tingkat RW.

Baca juga: Warga di Zona Merah Covid-19 Kota Tangerang Wajib Urus SPKM jika Bepergian

Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Tangerang yang dikeluarkan sesaat setelah diresmikannya perpanjangan PSBB Tangerang Raya oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Mekanisme penerbitan SPKM

Dalam Perwal Nomor 42 tahun 2020 tersebut tertulis mekanisme kewajiban SPKM bagi warga yang tinggal di zona merah yang tertera dalam Bab V Pasal 11 Ayat 1 pasal disebutkan, warga yang berada pada lokasi PSBL-RW jika ingin bepergian wajib meminta surat pengantar keluar-masuk kepada Ketua Gugus Tugas RW.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketua RW melakukan analisa/identifikasi kepada warga yang melakukan aktivitas bekerja serta ketentuan yang telah disepakati bersama warga," bunyi Ayat 2 peraturan itu.

Di Ayat 3 tertulis, orang luar dilarang memasuki area PSBL-RW dan warga yang tidak memiliki surat pengantar diminta untuk tidak meninggalkan lingkungan PSBL RW.

Baca juga: Perpanjangan PSBB Kota Tangerang, Awas Sanksi Denda Rp 25 Juta bagi Pelanggar

Pada ayat 4 tertulis, format surat pengantar keluar masuk tertera dalam lampiran Perwal tersebut dan merupakan bagian dari Perwal.

Dalam surat pengantar tersebut pemohon diminta untuk mengisi domisili, identitas diri seperti nama, jenis kelamin hingga alamat detil dan tertulis "keperluan izin keluar masuk untuk aktivitas bekerja di tempat kerja yang dikecualikan terkait dengan pelaksanaan PSBL-RW."

Surat pengantar tersebut kemudian harus ditandatangani ketua RW selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW.

Minta PSBB diperketat dengan sanksi

Gubernur Banten Wahidin Halim juga meminta tiga kepala daerah di Tangerang Raya melaksanakan PSBB lebih diperketat.

"Tapi saya ingin PSBB lebih ketat lagi. Pengawasannya lebih ketat lagi dan ada sanksinya. Tingkat kesadaran masyarakat sudah relatif lebih tinggi," ujar Wahidin.

Wahidin Halim mengatakan tidak menambah istilah tertentu seperti PSBB transisi atau lainnya untuk menghindari interpretasi sendiri atau kebingungan di masyarakat.

Baca juga: Gubernur Banten Minta Pelaksanaan PSBB Tangerang Raya Diperketat dengan Sanksi

Pria yang akrab disapa WH ini juga mengatakan masa edukasi PSBB sudah lewat sehingga perlu pengawasan lebih ketat, terutama untuk mereka yang menyepelekan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.