Polemik Formula E: Sudah Bayar Commitment Fee 31 Juta Poundsterling, tetapi Dikhawatirkan Sepi Turis Asing

Pembayaran commitment fee naik setiap tahunnya

Fakta terbaru mengenai commitment fee Formula E juga diungkap oleh Pemprov DKI.

Menurut rencana, Formula E dilaksanakan lima kali berturut-turut dalam lima tahun di Ibu Kota.

Nyatanya pembayaran commitment fee yang harus dilakukan selama lima tahun itu naik 10 persen setiap tahunnya.

Baca juga: Komisi E DPRD DKI Kompak Minta Commitment Fee Formula E 31 juta Poundsterling Ditarik

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, hal tersebut disepakati oleh FEO dan Jakpro.

"Di mana tahun pertama 2019 sejumlah 20 juta poundsterling dan itu sudah dibayarkan di akhir 2019 melalui APBDP 2019, 2020 kenaikannya tiap tahun berdasarkan perjanjian naik 10 persen dari nilai yang ada di tahun yang berjalan," kata Firdaus.

Detailnya, commitment fee untuk Formula 2020 sebesar 20 juta poundsterling, kemudian untuk 2021 sebesar 22 juta poundsterling, dan untuk 2021 sebesar 24,2 juta poundsterling.

Lalu, untuk 2023 jadi 26,6 juta poundsterling dan 2024 sebesar 29,2 juta poundsterling.

Ia menjelaskan, untuk Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 6 Juni 2020, pembayarannya dilakukan dalam dua termin atau tahap.

Termin pertama pada 22 Agustus 2019 sebesar 10 juta poundsterling dan termin kedua pada 30 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling.

"Kemudian, untuk 2020 yang rencananya pelaksanaan Formula E di tahun 2021, termin pertama dibayarkan pada 26 Februari 2020 sebesar 11 juta poundsterling dan itu melalui mekanisme APBD-P. Sedangkan pembayaran termin kedua belum dilaksanakan dan anggaran ini termasuk dalam efisiensi di 2020," jelasnya.

DPRD DKI desak tarik commitment fee

Anggota Dewan dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah Formula E untuk ditarik hingga 100 persen.

Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.

Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta diminta tidak usah memikirkan penyelenggaraan pada tahun 2021.