Polemik Formula E: Sudah Bayar Commitment Fee 31 Juta Poundsterling, tetapi Dikhawatirkan Sepi Turis Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta menjadi pertanyaan sejumlah pihak setelah ajang balap ini tertunda karena Covid-19.

Formula E seharusnya diselenggarakan di Jakarta pada 6 Juni 2020.

Biaya commitment fee yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 31 juta poundsterling.

Rinciannya adalah 20 juta poundsterling untuk penyelenggaraan Formula E 2020 dan 11 juta poundsterling (pembayaran termin pertama) untuk penyelenggaraan 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Sudah Bayar Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

Bagaimana nasib uang tersebut?

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara akhirnya buka suara.

Perusahaan pelat merah ini memastikan commitment fee untuk acara tersebut tidak hangus meski tertunda.

Direktur Operasional Jakpro Muhammad Taufiqurrachman menjelaskan, keputusan bahwa commitment fee tidak hangus setelah adanya diskusi dengan Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship.

Commitment fee yang tidak hangus ini meliputi pembayaran termin satu dan dua pada tahun 2019 (musim balap 2020) dan pembayaran termin satu tahun 2020 (musim balap 2021).

"Akhirnya setelah beberapa kali komunikasi, mereka menyepakati bahwa 2020 event-nya ditunda. Kemudian untuk commitment fee ini akan didedikasikan untuk penyelenggaraan 2021. Jadi uang commitment fee tidak hilang," ucap Taufiqurrachman saat rapat bersama Komisi E di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Formula E Tertunda karena Covid-19, Jakpro Pastikan Commitment Fee Tak Hangus

Menurut dia, commitment fee tersebut bakal dialihkan untuk penyelenggaraan tahun selanjutnya.

Terlebih lagi, ajang balap mobil listrik itu bakal berlangsung di Jakarta selama lima tahun berturut-turut.

"Jadi commitment fee season 2020 dialihkan ke 2021, kemudian saat ini dalam proses amandemen kontrak agreement dengan FEO," kata dia.

Pemotongan anggaran Formula E

Sementara itu, Taufiqurrachman menambahkan, pada tahun 2020 Jakpro mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemprov DKI khusus untuk penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 767 miliar.

Namun, kemudian dipotong sebesar Rp 244 miliar sehingga tersisa Rp 523 miliar.

"Sementara selama ini kita sudah melakukan persiapan, sudah melakukan pengeluaran sejumlah Rp 459 miliar untuk persiapan tersebut dan persiapan perizinan lainnya," tuturnya.

Pembayaran commitment fee naik setiap tahunnya

Fakta terbaru mengenai commitment fee Formula E juga diungkap oleh Pemprov DKI.

Menurut rencana, Formula E dilaksanakan lima kali berturut-turut dalam lima tahun di Ibu Kota.

Nyatanya pembayaran commitment fee yang harus dilakukan selama lima tahun itu naik 10 persen setiap tahunnya.

Baca juga: Komisi E DPRD DKI Kompak Minta Commitment Fee Formula E 31 juta Poundsterling Ditarik

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, hal tersebut disepakati oleh FEO dan Jakpro.

"Di mana tahun pertama 2019 sejumlah 20 juta poundsterling dan itu sudah dibayarkan di akhir 2019 melalui APBDP 2019, 2020 kenaikannya tiap tahun berdasarkan perjanjian naik 10 persen dari nilai yang ada di tahun yang berjalan," kata Firdaus.

Detailnya, commitment fee untuk Formula 2020 sebesar 20 juta poundsterling, kemudian untuk 2021 sebesar 22 juta poundsterling, dan untuk 2021 sebesar 24,2 juta poundsterling.

Lalu, untuk 2023 jadi 26,6 juta poundsterling dan 2024 sebesar 29,2 juta poundsterling.

Ia menjelaskan, untuk Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 6 Juni 2020, pembayarannya dilakukan dalam dua termin atau tahap.

Termin pertama pada 22 Agustus 2019 sebesar 10 juta poundsterling dan termin kedua pada 30 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling.

"Kemudian, untuk 2020 yang rencananya pelaksanaan Formula E di tahun 2021, termin pertama dibayarkan pada 26 Februari 2020 sebesar 11 juta poundsterling dan itu melalui mekanisme APBD-P. Sedangkan pembayaran termin kedua belum dilaksanakan dan anggaran ini termasuk dalam efisiensi di 2020," jelasnya.

DPRD DKI desak tarik commitment fee

Anggota Dewan dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah Formula E untuk ditarik hingga 100 persen.

Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.

Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta diminta tidak usah memikirkan penyelenggaraan pada tahun 2021.

"Sekarang pikirkan uang puluhan juta poundsterling bagaimana bisa ditarik. Uang saat ini dibutuhkan untuk sembako masyarakat di tengah paparan Covid-19. Sensitivitas kita dibutuhkan saat masa pandemi saat ini," kata Jhonny saat rapat.

Anggota Komisi E lainnya, Merry Hotma, juga menilai lebih baik Formula E dibatalkan dengan pertimbangan kondisi perekonomian global masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Dengan pertimbangan tersebut, legislator dari PDI Perjuangan itu meragukan turis-turis asing dapat datang ke Indonesia pada tahun 2021, meski wabah misalnya akan berakhir pada tahun 2020.

Padahal, tujuan penyelenggaraan balap ini untuk menarik minat wisatawan datang ke Jakarta.

"Apakah mungkin ada orang asing yang akan datang ke Indonesia untuk menonton Formula E dalam kondisi begitu? Mungkin sampai 2023 ekonomi dunia akan merangkak, saya pikir enggak mungkin datang menonton. Makannya, kami minta ini dibatalkan karena enggak akan tercapai (tujuannya menarik wisatawan)," kata Merry.

Dalam kesempatan ini, Merry juga meminta kepada DKI untuk menarik uang panjar atau commitment fee yang sudah diserahkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Menurut dia, lebih baik anggaran tersebut untuk perbaikan ekonomi warga Jakarta akibat dampak Covid-19.

"Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tutur Merry.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, sepengetahuannya di berbagai negara yang mengadakan ajang balap Formula, mereka tidak memakai anggaran negara atau daerah sendiri.

Dana yang dipakai dari sponsor yang ada di negara tersebut tanpa mengorbankan uang rakyat melalui APBD.

"Bagaimana tanggung jawab kita pada rakyat terhadap dana ini? Kami minta dana dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Di lain pihak, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Zainal yang mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan Formula E pada 2020 ini.

"Kami akan melakukan kajian-kajian dan masukan dari Dewan untuk dievaluasi," ucap Zainal.