Aturan Pemprov DKI di Masa Transisi, Perusahaan Dilarang PHK Pegawai

Kompas.com - 17/06/2020, 13:28 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pada masa transisi.

Perusahaan juga harus memberikan seluruh hak pegawai pada masa transisi.

Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.

Baca juga: Aturan Baru Protokol Kesehatan di Kantor Jakarta, Jeda Shift Masuk Minimal 3 Jam

SK tersebut merupakan Perubahan Atas Keputusan Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK tersebut diteken Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah dan diterbitkan pada 15 Juni 2020.

"Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja," demikian salah satu protokol yang harus dijalankan perusahaan di Jakarta.

Baca juga: Masa Transisi, Perusahaan di Jakarta Dilarang PHK Pegawai yang Terpapar Covid-19

Selain itu, SK Nomor 1477 Tahun 2020 juga mengatur sejumlah protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Salah satunya soal jam masuk kerja pegawai di perusahaan yang harus dibagi dua shift dan berjeda minimal tiga jam.

Contohnya, jam masuk kerja shift pertama pada pukul 07.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.00-12.00 WIB), sedangkan jam masuk shift kedua pukul 10.00-19.00 WIB (istirahat pukul 14.00-15.00 WIB).

Baca juga: Jam Kerja Pegawai Jadi Sistem Shift, Begini Detail Aturannya...

Berikut protokol kesehatan yang harus diterapkan perusahaan sesuai SK tersebut:

  1. Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan.
  2. Pembatasan jumlah pekerja paling banyak 50 persen.
  3. Penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja melalui pengaturan jam kerja dengan jeda minimal tiga jam.
  4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja.
  5. Mewajibkan seluruh pekerja dan tamu atau pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.
  6. Melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.
  7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining).
  8. Menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti hand sanitizer.
  9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
  10. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja.
  11. Melakukan self-assessment risiko Covid-19, satu hari sebelum pekerja masuk kantor serta mewajibkan tamu atau pengunjung untuk mengisi form self-assessment.
  12. Memperhatikan jarak minimal antar-pekerja paling sedikit dalam rentang satu meter (physical distancing).
  13. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung antar-pekerja.
  14. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif.
  15. Mengimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki.
  16. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda ke kantor.
  17. Melakukan pembersihan pada kendaran operasional kantor.
  18. Melakukan rekayasa engineering.
  19. Menyediakan area atau ruangan tersendiri untuk observasi.
  20. Memberikan surat perintah tugas, ID card, dan seragam kantor apabila ada kepada pekerja yang ditugaskan.
  21. Menyampaikan informasi terkini serta kepada seluruh pekerja melalui sarana prasarana dan media yang paling efektif.
  22. Memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.
  23. Menempel Pakta lntegritas di area perusahaan yang mudah dibaca.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengintip Pembangunan Zona 2 Rumah Lawan Covid-19 yang Hampir Rampung ...

Mengintip Pembangunan Zona 2 Rumah Lawan Covid-19 yang Hampir Rampung ...

Megapolitan
Komnas Perempuan: Perusahaan Mesti Jamin Korban Kekerasan Seksual Tetap Bekerja

Komnas Perempuan: Perusahaan Mesti Jamin Korban Kekerasan Seksual Tetap Bekerja

Megapolitan
Video Viral Pria Maling Celana Dalam di Cakung, Polisi: Pelaku dan Korban Sudah Berdamai

Video Viral Pria Maling Celana Dalam di Cakung, Polisi: Pelaku dan Korban Sudah Berdamai

Megapolitan
Nonton di Bioskop Saat Masa Pandemi Covid-19? Siapa Takut

Nonton di Bioskop Saat Masa Pandemi Covid-19? Siapa Takut

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Tahun Ajaran 2021/2022 Tergantung Situasi Bulan Juni

Sekolah Tatap Muka di Depok Tahun Ajaran 2021/2022 Tergantung Situasi Bulan Juni

Megapolitan
Kabur Saat Tepergok, Maling Tertangkap Setelah Ditabrak Pemotor

Kabur Saat Tepergok, Maling Tertangkap Setelah Ditabrak Pemotor

Megapolitan
Geng Motor Pembacok Polisi di Menteng Kerap Unggah Aksi Tawuran lewat Instagram

Geng Motor Pembacok Polisi di Menteng Kerap Unggah Aksi Tawuran lewat Instagram

Megapolitan
Vaksin Terbatas, Guru di Depok yang Divaksinasi Covid-19 Bulan Ini Baru 19 Persen

Vaksin Terbatas, Guru di Depok yang Divaksinasi Covid-19 Bulan Ini Baru 19 Persen

Megapolitan
Sudinkes Jakarta Utara Bakal Tambah Titik Vaksinasi Covid-19 di Setiap Kelurahan

Sudinkes Jakarta Utara Bakal Tambah Titik Vaksinasi Covid-19 di Setiap Kelurahan

Megapolitan
Setwan Pastikan Tak Ada Keluarga Anggota DPRD DKI Divaksinasi Covid-19

Setwan Pastikan Tak Ada Keluarga Anggota DPRD DKI Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Cegah Kendaraan Masuk, Petugas Akan Jaga Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Cegah Kendaraan Masuk, Petugas Akan Jaga Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Megapolitan
Kronologi Penemuan Mayat di Jalan Pesanggrahan, Sebelum Meninggal Sempat Menyeberang Jalan

Kronologi Penemuan Mayat di Jalan Pesanggrahan, Sebelum Meninggal Sempat Menyeberang Jalan

Megapolitan
Kepala Satpol PP DKI Akan Tegur Anak Buahnya yang Kasar kepada Pemain Skateboard

Kepala Satpol PP DKI Akan Tegur Anak Buahnya yang Kasar kepada Pemain Skateboard

Megapolitan
Dapat 33.400 Vaksin Covid-19 Tahap 2, Depok Targetkan Gelombang Pertama Rampung Sebulan

Dapat 33.400 Vaksin Covid-19 Tahap 2, Depok Targetkan Gelombang Pertama Rampung Sebulan

Megapolitan
Pemain Skateboard di Trotoar Bundaran HI Ditertibkan karena Langgar Prokes

Pemain Skateboard di Trotoar Bundaran HI Ditertibkan karena Langgar Prokes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X