Aturan Pemprov DKI di Masa Transisi, Perusahaan Dilarang PHK Pegawai

Kompas.com - 17/06/2020, 13:28 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pada masa transisi.

Perusahaan juga harus memberikan seluruh hak pegawai pada masa transisi.

Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.

Baca juga: Aturan Baru Protokol Kesehatan di Kantor Jakarta, Jeda Shift Masuk Minimal 3 Jam

SK tersebut merupakan Perubahan Atas Keputusan Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK tersebut diteken Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah dan diterbitkan pada 15 Juni 2020.

"Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja," demikian salah satu protokol yang harus dijalankan perusahaan di Jakarta.

Baca juga: Masa Transisi, Perusahaan di Jakarta Dilarang PHK Pegawai yang Terpapar Covid-19

Selain itu, SK Nomor 1477 Tahun 2020 juga mengatur sejumlah protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Salah satunya soal jam masuk kerja pegawai di perusahaan yang harus dibagi dua shift dan berjeda minimal tiga jam.

Contohnya, jam masuk kerja shift pertama pada pukul 07.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.00-12.00 WIB), sedangkan jam masuk shift kedua pukul 10.00-19.00 WIB (istirahat pukul 14.00-15.00 WIB).

Baca juga: Jam Kerja Pegawai Jadi Sistem Shift, Begini Detail Aturannya...

Berikut protokol kesehatan yang harus diterapkan perusahaan sesuai SK tersebut:

  1. Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan.
  2. Pembatasan jumlah pekerja paling banyak 50 persen.
  3. Penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja melalui pengaturan jam kerja dengan jeda minimal tiga jam.
  4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja.
  5. Mewajibkan seluruh pekerja dan tamu atau pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.
  6. Melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.
  7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining).
  8. Menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti hand sanitizer.
  9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
  10. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja.
  11. Melakukan self-assessment risiko Covid-19, satu hari sebelum pekerja masuk kantor serta mewajibkan tamu atau pengunjung untuk mengisi form self-assessment.
  12. Memperhatikan jarak minimal antar-pekerja paling sedikit dalam rentang satu meter (physical distancing).
  13. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung antar-pekerja.
  14. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif.
  15. Mengimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki.
  16. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda ke kantor.
  17. Melakukan pembersihan pada kendaran operasional kantor.
  18. Melakukan rekayasa engineering.
  19. Menyediakan area atau ruangan tersendiri untuk observasi.
  20. Memberikan surat perintah tugas, ID card, dan seragam kantor apabila ada kepada pekerja yang ditugaskan.
  21. Menyampaikan informasi terkini serta kepada seluruh pekerja melalui sarana prasarana dan media yang paling efektif.
  22. Memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.
  23. Menempel Pakta lntegritas di area perusahaan yang mudah dibaca.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Megapolitan
Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Megapolitan
Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Megapolitan
Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Megapolitan
Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Megapolitan
Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Megapolitan
Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Megapolitan
Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

Megapolitan
Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Megapolitan
8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

Megapolitan
Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X