Aturan Pemprov DKI di Masa Transisi, Perusahaan Dilarang PHK Pegawai

Kompas.com - 17/06/2020, 13:28 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pada masa transisi.

Perusahaan juga harus memberikan seluruh hak pegawai pada masa transisi.

Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.

Baca juga: Aturan Baru Protokol Kesehatan di Kantor Jakarta, Jeda Shift Masuk Minimal 3 Jam

SK tersebut merupakan Perubahan Atas Keputusan Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK tersebut diteken Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah dan diterbitkan pada 15 Juni 2020.

"Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja," demikian salah satu protokol yang harus dijalankan perusahaan di Jakarta.

Baca juga: Masa Transisi, Perusahaan di Jakarta Dilarang PHK Pegawai yang Terpapar Covid-19

Selain itu, SK Nomor 1477 Tahun 2020 juga mengatur sejumlah protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Salah satunya soal jam masuk kerja pegawai di perusahaan yang harus dibagi dua shift dan berjeda minimal tiga jam.

Contohnya, jam masuk kerja shift pertama pada pukul 07.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.00-12.00 WIB), sedangkan jam masuk shift kedua pukul 10.00-19.00 WIB (istirahat pukul 14.00-15.00 WIB).

Baca juga: Jam Kerja Pegawai Jadi Sistem Shift, Begini Detail Aturannya...

Berikut protokol kesehatan yang harus diterapkan perusahaan sesuai SK tersebut:

  1. Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan.
  2. Pembatasan jumlah pekerja paling banyak 50 persen.
  3. Penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja melalui pengaturan jam kerja dengan jeda minimal tiga jam.
  4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja.
  5. Mewajibkan seluruh pekerja dan tamu atau pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.
  6. Melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.
  7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining).
  8. Menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti hand sanitizer.
  9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
  10. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja.
  11. Melakukan self-assessment risiko Covid-19, satu hari sebelum pekerja masuk kantor serta mewajibkan tamu atau pengunjung untuk mengisi form self-assessment.
  12. Memperhatikan jarak minimal antar-pekerja paling sedikit dalam rentang satu meter (physical distancing).
  13. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung antar-pekerja.
  14. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif.
  15. Mengimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki.
  16. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda ke kantor.
  17. Melakukan pembersihan pada kendaran operasional kantor.
  18. Melakukan rekayasa engineering.
  19. Menyediakan area atau ruangan tersendiri untuk observasi.
  20. Memberikan surat perintah tugas, ID card, dan seragam kantor apabila ada kepada pekerja yang ditugaskan.
  21. Menyampaikan informasi terkini serta kepada seluruh pekerja melalui sarana prasarana dan media yang paling efektif.
  22. Memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.
  23. Menempel Pakta lntegritas di area perusahaan yang mudah dibaca.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Megapolitan
Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Megapolitan
Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Megapolitan
Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Minggu Kedua PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.423 Pelanggar Masker

Minggu Kedua PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.423 Pelanggar Masker

Megapolitan
Libur Panjang, Tol Tangerang-Merak Batasi Kapasitas Rest Area Maksimal 50 Persen

Libur Panjang, Tol Tangerang-Merak Batasi Kapasitas Rest Area Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Berencana PSK di Bekasi

Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Berencana PSK di Bekasi

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 25 Kasus Baru, Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Menjadi 2.095

UPDATE 27 Oktober: 25 Kasus Baru, Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Menjadi 2.095

Megapolitan
Antisipasi Begal Pesepeda, Polres Jakpus Perketat Patroli

Antisipasi Begal Pesepeda, Polres Jakpus Perketat Patroli

Megapolitan
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X