Aturan Pemprov DKI di Masa Transisi, Perusahaan Dilarang PHK Pegawai

Kompas.com - 17/06/2020, 13:28 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pada masa transisi.

Perusahaan juga harus memberikan seluruh hak pegawai pada masa transisi.

Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.

Baca juga: Aturan Baru Protokol Kesehatan di Kantor Jakarta, Jeda Shift Masuk Minimal 3 Jam

SK tersebut merupakan Perubahan Atas Keputusan Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK tersebut diteken Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah dan diterbitkan pada 15 Juni 2020.

"Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja," demikian salah satu protokol yang harus dijalankan perusahaan di Jakarta.

Baca juga: Masa Transisi, Perusahaan di Jakarta Dilarang PHK Pegawai yang Terpapar Covid-19

Selain itu, SK Nomor 1477 Tahun 2020 juga mengatur sejumlah protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Salah satunya soal jam masuk kerja pegawai di perusahaan yang harus dibagi dua shift dan berjeda minimal tiga jam.

Contohnya, jam masuk kerja shift pertama pada pukul 07.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.00-12.00 WIB), sedangkan jam masuk shift kedua pukul 10.00-19.00 WIB (istirahat pukul 14.00-15.00 WIB).

Baca juga: Jam Kerja Pegawai Jadi Sistem Shift, Begini Detail Aturannya...

Berikut protokol kesehatan yang harus diterapkan perusahaan sesuai SK tersebut:

  1. Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan.
  2. Pembatasan jumlah pekerja paling banyak 50 persen.
  3. Penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja melalui pengaturan jam kerja dengan jeda minimal tiga jam.
  4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja.
  5. Mewajibkan seluruh pekerja dan tamu atau pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.
  6. Melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.
  7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining).
  8. Menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti hand sanitizer.
  9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
  10. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja.
  11. Melakukan self-assessment risiko Covid-19, satu hari sebelum pekerja masuk kantor serta mewajibkan tamu atau pengunjung untuk mengisi form self-assessment.
  12. Memperhatikan jarak minimal antar-pekerja paling sedikit dalam rentang satu meter (physical distancing).
  13. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung antar-pekerja.
  14. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif.
  15. Mengimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki.
  16. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda ke kantor.
  17. Melakukan pembersihan pada kendaran operasional kantor.
  18. Melakukan rekayasa engineering.
  19. Menyediakan area atau ruangan tersendiri untuk observasi.
  20. Memberikan surat perintah tugas, ID card, dan seragam kantor apabila ada kepada pekerja yang ditugaskan.
  21. Menyampaikan informasi terkini serta kepada seluruh pekerja melalui sarana prasarana dan media yang paling efektif.
  22. Memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.
  23. Menempel Pakta lntegritas di area perusahaan yang mudah dibaca.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X