Komisi E DPRD Desak Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

Anggota Komisi E lainnya, Merry Hotma, juga menilai lebih baik Formula E dibatalkan dengan pertimbangan kondisi perekonomian global masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Polemik Formula E: Sudah Bayar Commitment Fee 31 Juta Poundsterling, tetapi Dikhawatirkan Sepi Turis Asing

Dengan pertimbangan tersebut, legislator dari PDI Perjuangan itu meragukan turis-turis asing dapat datang ke Indonesia pada tahun 2021, meski wabah misalnya akan berakhir pada tahun 2020.

Padahal, tujuan penyelenggaraan balap ini untuk menarik minat wisatawan datang ke Jakarta.

"Apakah mungkin ada orang asing yang akan datang ke Indonesia untuk menonton Formula E dalam kondisi begitu? Mungkin sampai 2023 ekonomi dunia akan merangkak, saya pikir enggak mungkin datang menonton. Makannya, kami minta ini dibatalkan karena enggak akan tercapai (tujuannya menarik wisatawan)," kata Merry.

Dalam kesempatan ini, Merry juga meminta kepada DKI untuk menarik uang panjar atau commitment fee yang sudah diserahkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Menurut dia, lebih baik anggaran tersebut untuk perbaikan ekonomi warga Jakarta akibat dampak Covid-19.

"Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tutur Merry.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, sepengetahuannya di berbagai negara yang mengadakan ajang balap Formula, mereka tidak memakai anggaran negara atau daerah sendiri.

Dana yang dipakai dari sponsor yang ada di negara tersebut tanpa mengorbankan uang rakyat melalui APBD.

"Bagaimana tanggung jawab kita pada rakyat terhadap dana ini? Kami minta dana dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Di lain pihak, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Zainal yang mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan Formula E pada 2020 ini.

"Kami akan melakukan kajian-kajian dan masukan dari Dewan untuk dievaluasi," ucap Zainal.