Komisi E DPRD Desak Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

Kompas.com - 18/06/2020, 09:35 WIB
Ajang balap Formula E yang digelar di sekitar Stadion Olimpiade Beijing, China, September 2014. www.thenational.aeAjang balap Formula E yang digelar di sekitar Stadion Olimpiade Beijing, China, September 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan, seluruh anggota Komisi E meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik seluruh commitment fee Formula E yang telah dibayarkan.

Hal ini diungkapkan para anggota Dewan saat rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E di Jakarta.

"Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana. Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orangtua kita langsung dikasih," ucap Iman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Sudah Bayar Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

Komisi E menyarankan agar Jakpro memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Dispora dan Jakpro mengaku akan mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.

"Pelajari dulu MoUnya, terus denda atau apa. Dia akan mencoba iya kan, tapi kita minta mereka pelajari dulu ini masih possible enggak untuk dilanjutkan," kata dia.

Bila commitment fee ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan atau atas izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tentunya dengan seizin gubernur kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya ekonominya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan pak gubenur. Karena keputusannya itu kan di pak gub bukan jakpro," tuturnya.

Pemprov DKI sudah membayar commitment fee mencapai 31 juta poundsterling.

Baca juga: Komisi E DPRD DKI Kompak Minta Commitment Fee Formula E 31 juta Poundsterling Ditarik

Rinciannya adalah 20 juta poundsterling untuk penyelenggaraan Formula E 2020 dan 11 juta poundsterling (pembayaran termin pertama) untuk penyelenggaraan 2021.

Sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta sebelumnya kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah Formula E untuk ditarik hingga 100 persen.

Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.

Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta diminta tidak usah memikirkan penyelenggaraan pada tahun 2021.

"Sekarang pikirkan uang puluhan juta poundsterling bagaimana bisa ditarik. Uang saat ini dibutuhkan untuk sembako masyarakat di tengah paparan Covid-19. Sensitivitas kita dibutuhkan saat masa pandemi saat ini," kata Jhonny saat rapat.

Anggota Komisi E lainnya, Merry Hotma, juga menilai lebih baik Formula E dibatalkan dengan pertimbangan kondisi perekonomian global masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Polemik Formula E: Sudah Bayar Commitment Fee 31 Juta Poundsterling, tetapi Dikhawatirkan Sepi Turis Asing

Dengan pertimbangan tersebut, legislator dari PDI Perjuangan itu meragukan turis-turis asing dapat datang ke Indonesia pada tahun 2021, meski wabah misalnya akan berakhir pada tahun 2020.

Padahal, tujuan penyelenggaraan balap ini untuk menarik minat wisatawan datang ke Jakarta.

"Apakah mungkin ada orang asing yang akan datang ke Indonesia untuk menonton Formula E dalam kondisi begitu? Mungkin sampai 2023 ekonomi dunia akan merangkak, saya pikir enggak mungkin datang menonton. Makannya, kami minta ini dibatalkan karena enggak akan tercapai (tujuannya menarik wisatawan)," kata Merry.

Dalam kesempatan ini, Merry juga meminta kepada DKI untuk menarik uang panjar atau commitment fee yang sudah diserahkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Menurut dia, lebih baik anggaran tersebut untuk perbaikan ekonomi warga Jakarta akibat dampak Covid-19.

"Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tutur Merry.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, sepengetahuannya di berbagai negara yang mengadakan ajang balap Formula, mereka tidak memakai anggaran negara atau daerah sendiri.

Dana yang dipakai dari sponsor yang ada di negara tersebut tanpa mengorbankan uang rakyat melalui APBD.

"Bagaimana tanggung jawab kita pada rakyat terhadap dana ini? Kami minta dana dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Di lain pihak, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Zainal yang mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan Formula E pada 2020 ini.

"Kami akan melakukan kajian-kajian dan masukan dari Dewan untuk dievaluasi," ucap Zainal.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X