Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2020, 10:30 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan kembali gelaran Formula E.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, biaya untuk menyelenggarakan Formula E sangat besar, sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Apalagi saat ini Jakarta membutuhkan anggaran besar untuk menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Komisi E DPRD Desak Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

"Kalau kondisi sekarang kayak begini memang membebani, sangat membebani. Karena kita enggak tahu Covid ini akan ending-nya seperti apa. Kalau Covid selesai, ekonominya kan belum selesai, baru mulai. Sementara kita harus merangkak," ucap Iman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan kalau Pemprov DKI harus terus membayar biaya ikat janji atau commitment fee untuk menggelar Formula E.

Selain itu, dengan agenda bakal menggelar ajang balapan mobil listrik selama 5 tahun berturut-turut di Jakarta, commitment fee diketahui akan mengalami kenaikan biaya sebesar 10 persen per tahun.

"Alangkah sayangnya kalau kita harus memikirkan untuk membayar Formula E yang notabene belum tentu orang juga mau datang karena Covid. Ekonomi kemampuan kita untuk membayar juga membebani," kata dia.

Baca juga: Polemik Formula E: Sudah Bayar Commitment Fee 31 Juta Poundsterling, tetapi Dikhawatirkan Sepi Turis Asing

Komisi E mendesak penarikan biaya commitment fee dengan alasan agar dananya dapat dialokasikan ke pos anggaran lain yang saat ini sedang dibutuhkan DKI.

"Alangkah sayangnya uangnya diparkir di situ. Mending buat pakai di sini, buat kebutuhan bansos, bangun sekolah, atau apa," kata Iman.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E pada 2020. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar.

Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E atau disebut sebagai commitment fee.

Kemudian, commitment fee untuk Formula E tahun 2021 telah dibayarkan sebesar 11 juta poundsterling atau Rp Rp 207,69 miliar (dengan asumsi 1 pounds sebesar Rp 18.881).

Maka total yang sudah dibayarkan Pemprov DKI untuk Formula E adalah sebesar 31 juta poundsterling.

Tak hanya itu, pembayaran commitment fee untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu naik 10 persen setiap tahunnya.

"Saya mengambil kesimpulan bahwa perjanjian Formula E dengan jakpro pembayaran commitment fee dilaksanakan selama lima tahun. Di mana tahun pertama 2019 sejumlah 20 juta poundsterling dan itu sudah dibayarkan di akhir 2019 melalui APBDP 2019, 2020 kenaikanya tiap tahun berdasarkan perjanjian naik 10 persen dari nilai yang ada di tahun yang berjalan," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus, Selasa (16/6/2020).

Rinciannya, commitment fee untuk Formula 2020 sebesar 20 juta poundsterling, kemudian untuk 2021 sebesar 22 juta pounds, untuk 2021 sebesar 24,2 juta pounds.

Lalu untuk 2023 jadi 26,6 juta poundsterling dan 2024 sebesar 29,2 juta poundsterling.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Telah Indetifikasi Anggota Ormas yang Serang Lapak Pedagang Pasar Kutabumi

Polisi Telah Indetifikasi Anggota Ormas yang Serang Lapak Pedagang Pasar Kutabumi

Megapolitan
KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

Megapolitan
Dishub DKI Tunggu LRT Jabodebek Beroperasi Komersil untuk Kaji Usul Ganjil Genap Diperluas

Dishub DKI Tunggu LRT Jabodebek Beroperasi Komersil untuk Kaji Usul Ganjil Genap Diperluas

Megapolitan
Tak Ada Tanda Penganiayaan pada Lansia yang Tewas Diduga Gantung Diri di Cengkareng

Tak Ada Tanda Penganiayaan pada Lansia yang Tewas Diduga Gantung Diri di Cengkareng

Megapolitan
Pekan Ini, Polda Metro Minta Keterangan Ahli Terkait Kasus Rumah Produksi Film Dewasa

Pekan Ini, Polda Metro Minta Keterangan Ahli Terkait Kasus Rumah Produksi Film Dewasa

Megapolitan
Tertangkapnya 13 Pelaku Pungli Sopir Truk di Babelan, Kerap Minta Uang hingga Rp 10.000 untuk Sekali Melintas

Tertangkapnya 13 Pelaku Pungli Sopir Truk di Babelan, Kerap Minta Uang hingga Rp 10.000 untuk Sekali Melintas

Megapolitan
Tembok Gedung yang Sedang Dihancurkan Timpa Permukiman Warga di Duren Sawit

Tembok Gedung yang Sedang Dihancurkan Timpa Permukiman Warga di Duren Sawit

Megapolitan
Selain Rusak Lapak di Pasar Kutabumi, Kelompok OTK Juga Jarah Dagangan Penjual

Selain Rusak Lapak di Pasar Kutabumi, Kelompok OTK Juga Jarah Dagangan Penjual

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Usul Ganjil Genap Diperluas ke Jalan yang Dilintasi LRT Jabodebek

Anggota DPRD DKI Usul Ganjil Genap Diperluas ke Jalan yang Dilintasi LRT Jabodebek

Megapolitan
Dinas LH DKI Sebut KLHK Bakal Buat Aturan Standardisasi Alat Pengukur Kualitas Udara

Dinas LH DKI Sebut KLHK Bakal Buat Aturan Standardisasi Alat Pengukur Kualitas Udara

Megapolitan
Bentrok di Pasar Kutabumi Dipicu Kekesalan Pedagang karena Lapaknya Ingin Dibongkar Ormas

Bentrok di Pasar Kutabumi Dipicu Kekesalan Pedagang karena Lapaknya Ingin Dibongkar Ormas

Megapolitan
Masih Tuntut Hak Tinggal di KSB, Warga Kampung Bayam: ke Rusun Nagrak Hanya Sementara

Masih Tuntut Hak Tinggal di KSB, Warga Kampung Bayam: ke Rusun Nagrak Hanya Sementara

Megapolitan
Agar Anak Tak Terjebak Prostitusi 'Online', KPAI: Orangtua Harus Ukur Sendiri Kedekatan Batin dengan Sang Buah Hati

Agar Anak Tak Terjebak Prostitusi "Online", KPAI: Orangtua Harus Ukur Sendiri Kedekatan Batin dengan Sang Buah Hati

Megapolitan
Polisi Belum Berhasil Temukan Alamat 2 Wanita Pemeran Film Dewasa, Ini Alasannya

Polisi Belum Berhasil Temukan Alamat 2 Wanita Pemeran Film Dewasa, Ini Alasannya

Megapolitan
Puslabfor Diminta Bantu Identifikasi Penyebab Rumah di Rawamangun Terbakar

Puslabfor Diminta Bantu Identifikasi Penyebab Rumah di Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com