Orangtua Demo di Balai Kota Kritik PPDB Jakarta, DPRD DKI Segera Panggil Disdik

Kompas.com - 24/06/2020, 05:20 WIB
Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 memang menyulitkan calon peserta didik.

"Bahkan di antara mereka banyak yang tak diterima di sekolah-sekolah di dekat lingkungan tempat tinggalnya karena tidak memenuhi ketentuan," katanya usai menerima puluhan wali murid yang berkeberatan terhadap sistem PPDB 2020 di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/6/2020), seperti dikutip Antara.

Para wali murid tersebut diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beserta sejumlah politikus seperti Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.

Baca juga: Diterima PPDB Jakarta? Jangan Lupa Lapor Diri Hari Ini

Menurut Zita, sistem itu telah membuat peserta didik yang mampu dan tidak mampu juga tertolak.

"Jadi, banyak mereka yang mampu atau tidak mampu itu tertolak," kata Zita.

Oleh karena itu, DPRD DKI segera memanggil Dinas Pendidikan DKI untuk dimintai penjelasan atas aturan tersebut agar bisa dicari jalan keluar dari aturan menyulitkan tersebut.

"Besok dari DPRD akan mengundang dari komisi E untuk bertemu dari setiap wilayah orangtua bersama Dinas Pendidikan bersama akan carikan solusinya besok," tuturnya.

Baca juga: Calon Siswa Bisa Beberapa Kali Daftar PPDB Jakarta, Ini Ketentuannya

Sementara itu, Basri Baco menilai, petunjuk teknis (juknis) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 bermasalah.

"Yang salah adalah juknis pendidikan DKI Jakarta. Setelah dibaca baik-baik ada beberapa pasal yang dilanggar. Karenanya kami akan lakukan panggilan pada Dinas Pendidikan secepatnya," ucap Baco.

Menurut dia, SK Disdik tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Ajaran 2020/2021, sehingga harus dibatalkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

Megapolitan
Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Megapolitan
Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Megapolitan
Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Megapolitan
Lolos UI Jalur SBMPTN 2020, Ini 4 Tahap yang Harus Dilakukan Calon Mahasiswa

Lolos UI Jalur SBMPTN 2020, Ini 4 Tahap yang Harus Dilakukan Calon Mahasiswa

Megapolitan
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kepulauan Seribu Tetap Gelar Upacara Bendera

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kepulauan Seribu Tetap Gelar Upacara Bendera

Megapolitan
Pemkot Tangerang Buka Pendaftaran Modal Usaha untuk Karyawan Kena PHK

Pemkot Tangerang Buka Pendaftaran Modal Usaha untuk Karyawan Kena PHK

Megapolitan
UI Terima 1.678 Mahasiswa Baru dari Jalur SBMPTN 2020

UI Terima 1.678 Mahasiswa Baru dari Jalur SBMPTN 2020

Megapolitan
Ribuan Warga Urus Tilang di Kejaksaan Negeri Jakbar, Panjang Antrean Lebih dari 1 Km

Ribuan Warga Urus Tilang di Kejaksaan Negeri Jakbar, Panjang Antrean Lebih dari 1 Km

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X