Kompas.com - 24/06/2020, 05:20 WIB
Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 memang menyulitkan calon peserta didik.

"Bahkan di antara mereka banyak yang tak diterima di sekolah-sekolah di dekat lingkungan tempat tinggalnya karena tidak memenuhi ketentuan," katanya usai menerima puluhan wali murid yang berkeberatan terhadap sistem PPDB 2020 di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/6/2020), seperti dikutip Antara.

Para wali murid tersebut diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beserta sejumlah politikus seperti Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.

Baca juga: Diterima PPDB Jakarta? Jangan Lupa Lapor Diri Hari Ini

Menurut Zita, sistem itu telah membuat peserta didik yang mampu dan tidak mampu juga tertolak.

"Jadi, banyak mereka yang mampu atau tidak mampu itu tertolak," kata Zita.

Oleh karena itu, DPRD DKI segera memanggil Dinas Pendidikan DKI untuk dimintai penjelasan atas aturan tersebut agar bisa dicari jalan keluar dari aturan menyulitkan tersebut.

"Besok dari DPRD akan mengundang dari komisi E untuk bertemu dari setiap wilayah orangtua bersama Dinas Pendidikan bersama akan carikan solusinya besok," tuturnya.

Baca juga: Calon Siswa Bisa Beberapa Kali Daftar PPDB Jakarta, Ini Ketentuannya

Sementara itu, Basri Baco menilai, petunjuk teknis (juknis) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 bermasalah.

"Yang salah adalah juknis pendidikan DKI Jakarta. Setelah dibaca baik-baik ada beberapa pasal yang dilanggar. Karenanya kami akan lakukan panggilan pada Dinas Pendidikan secepatnya," ucap Baco.

Menurut dia, SK Disdik tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Ajaran 2020/2021, sehingga harus dibatalkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

Megapolitan
Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Megapolitan
Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Megapolitan
Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Megapolitan
115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

Megapolitan
Gerbang Masuk Taman Impian Jaya Ancol Dipadati Antrean Kendaraan

Gerbang Masuk Taman Impian Jaya Ancol Dipadati Antrean Kendaraan

Megapolitan
Ancol Ramai Pengunjung, Jadi Tempat Liburan hingga Pengganti Mudik

Ancol Ramai Pengunjung, Jadi Tempat Liburan hingga Pengganti Mudik

Megapolitan
Ramainya Peziarah Kubur Saat Lebaran di Bekasi, Warga Mengaku Tak Bisa Begitu Saja Hentikan Tradisi

Ramainya Peziarah Kubur Saat Lebaran di Bekasi, Warga Mengaku Tak Bisa Begitu Saja Hentikan Tradisi

Megapolitan
Sudah Diimbau, Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik Saat Shalat Id di Masjid Al Karim Tangerang

Sudah Diimbau, Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik Saat Shalat Id di Masjid Al Karim Tangerang

Megapolitan
TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

Megapolitan
Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, Tercatat Lebih dari 4.000 Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Lebaran Hari Pertama, Tercatat Lebih dari 4.000 Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Megapolitan
Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X