Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/06/2020, 09:46 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, CFD kembali ditiadakan untuk sementara waktu.

"Benar, HBKB Sudirman-Thamrin ditiadakan," ucap Syafrin saat dihubungi, Rabu (24/6/2020).

Meski demikian, Syafrin belum menjelaskan mengenai pertimbangan CFD kembali ditiadakan ini.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Car Free Day Ditinjau Ulang karena Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan

Diketahui, CFD di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin kembali digelar pada Minggu (21/6/2020).

Namun, pelaksanaan ini menuai protes lantaran masih banyak anggota masyarakat yang lupa dengan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tersebut.

Alhasil, berdasarkan hasil tes cepat atau rapid test Covid-19, lima orang berstatus reaktif.

"Rapid test tadi yang ikut tes 600 orang, reaktif lima orang," ungkap Rusdiyanto.

Namun, setelah dilakukan tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR), kelimanya dinyatakan negatif Covid-19.

Protes DPRD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun meminta agar pelaksanaan CFD di Sudirman-Thamrin untuk kembali ditiadakan.

Baca juga: Data Pemprov DKI, Sekitar 40.000 Orang Datang ke Car Free Day 21 Juni

"CFD kemarin itu harus ditinjau ulang ya karena permasalahannya masyarakat Jakarta juga tidak mau berdisiplin dalam CFD kemarin. Makanya, saya mengimbau kepada masyarakat Jakarta ya kalau mau berolahraga di CFD dan dikasih kesempatan yang baik tetaplah menggunakan protokol-protokol kesehatan," ucap Prasetio saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2020).

Ia khawatir akan terjadi klaster penularan Covid-19 yang baru bila Pemprov DKI tak mengevaluasi atau meninjau kembali kegiatan tersebut.

"Sekali lagi pandemi Covid-19 ini kami enggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba kita kena. Nah, risiko kan di masyarakat sendiri. Istilahnya jadi saluran untuk penularan lagi kan juga bahaya," kata dia.

Selain Pras, Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian juga meminta CFD di DKI kembali dihentikan.

Baca juga: Desak Pemprov DKI Jakarta Hentikan Car Free Day, Politisi PSI: Apa Urgensinya?

Menurut dia, apabila terus dibiarkan, Jakarta berpotensi mengalami lonjakan pasien positif Covid-19 baru setelah munculnya berbagai klaster penyebaran baru Covid-19.

"Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan Covid-19. Segera batalkan kegiatan CFD Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal," ucap Justin.

Justin pun mempertanyakan urgensi Pemprov DKI Jakarta kembali menyelenggarakan CFD.

Padahal, CFD sudah dihentikan sementara sejak 15 Maret 2020 akibat wabah Covid-19.

"Apa urgensi pembukaan kembali CFD ? Pemprov DKI harusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah dengan jaga jarak. Bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi virus," ujar Justin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Megapolitan
Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Megapolitan
Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan 'Preorder' iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan "Preorder" iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Megapolitan
Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Megapolitan
Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Megapolitan
Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Megapolitan
Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Megapolitan
Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Lambang Kota Depok dan Artinya

Lambang Kota Depok dan Artinya

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Wonosobo dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Wonosobo dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Megapolitan
Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com