Kompas.com - 24/06/2020, 17:05 WIB
Massa melakukan aksi unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020). Tangkapan layar Kompas TVMassa melakukan aksi unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020).

Laporan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan, aksi unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.

"Para demonstran mengklaim (RUU HIP) ini sangat terburu-buru, apalagi digelar dalam masa pandemi corona. Itu sebabnya meskipun masih dalam momen adanya PSBB transisi, mereka tetap melaksanakan aksi demo karena DPR sendiri menyelenggarakan RUU HIP ini di tengah masa pandemi," ujar Jonah melaporkan langsung aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI.

Baca juga: 5 Fakta RUU HIP, Diusulkan DPR RI hingga Ditolak Berbagai Pihak

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menuntut RUU HIP ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas) 2020.

Sebanyak 12 orang perwakilan massa telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Dari 12 orang yang diterima, banyak dari mereka berasal dari PA 212, FPI (Front Pembela Islam), dan beberapa ormas Islam lainnya," kata Jonah.

Baca juga: Hindari Kemacetan karena Demo RUU HIP, Rute 1B dan 3F Transjakarta Juga Dialihkan

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi perbincangan di Tanah Air.

Hadirnya RUU HIP ini dinilai tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi. Sebab, hal itu bukanlah menjadi urgensi untuk dibahas saat ini.

RUU HIP telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 12 Mei 2020.

Namun, RUU HIP belum mulai dibahas DPR bersama pemerintah karena DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Cabut Usulan Pembahasan RUU HIP, kan DPR yang Usulkan...

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Megapolitan
2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

Megapolitan
Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Megapolitan
Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Megapolitan
Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Megapolitan
[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Megapolitan
Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Megapolitan
Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Megapolitan
Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Megapolitan
Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Megapolitan
Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X