Kompas.com - 26/06/2020, 10:08 WIB
Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Penulis Nursita Sari
|

"Menurut saya Bapak-Ibu sesuai permendikbud ini diskriminatif dan ini tidak adil. Acuan kita adalah Permendikbud 44 tahun 2019. Kalau juknis Ibu Kadis hari ini bertentangan dengan itu, juknis itu cacat hukum dan harus batal demi hukum," ucap Basri, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Anggota DPRD Nilai Disdik Diskriminatif dan Tak Adil Soal Jalur Zonasi PPDB

Dalam Pasal 25 Permendikbud, seleksi calon siswa dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, setelah itu berdasarkan usia.

Sementara itu, seleksi PPDB di Jakarta langsung berdasarkan usia.

Disdik DKI tak ubah aturan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, PPDB jalur zonasi tetap akan dilanjutkan dengan syarat yang sesuai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah.

Pihaknya tak akan mengubah aturan.

Ia menyebutkan, PPDB baru akan dievaluasi setelah proses penerimaan tahun ini selesai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk kami sudah menjadwalkan. Dinas Pendidikan itu membawahi seluruh anak-anak. Jadi kami akan lanjut dengan proses besok hari. Nanti akan dilakukan evaluasi setelah proses ini selesai," ucap Nahdiana, Rabu.

Baca juga: Jalur Zonasi PPDB Jakarta Dibuka untuk SD, SMP, SMA, Ini Ketentuannya

Menurut dia, proses PPDB tahun ini tetap disesuaikan dengan juknis yang sudah ada.

Ia yakin dalam juknis yang sudah ditetapkan Disdik DKI tahun ini telah sesuai dengan keperluan.

"Dengan sistem ini kami menyatakan ini mengakomodir seluruh lapisan. Karena Anda tadi sudah lihat bahwa ada jalur di afirmasi, zonasi, prestasi, dan secara persentase semua," kata dia.

Nahdiana pun mengungkapkan bahwa syarat usia digunakan karena mutlak dan tidak bisa diintervensi.

"Kami memakai usia ini karena memang usia ini variabel yang netral yang enggak bisa diintervensi apapun. Kalau misalkan nilai berarti siapa yang ditreat baik, siapa yang dilakukan proses itu baik merekalah yang akan leading," tuturnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Tria Sutrisna, Ryana Aryadita Umasugi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Megapolitan
Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Megapolitan
Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Megapolitan
Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Megapolitan
Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

Megapolitan
Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.