Jalur Zonasi PPDB Jakarta Diprotes Orangtua, Ini Saran Anggota DPRD untuk Disdik DKI

Kompas.com - 26/06/2020, 10:40 WIB
Sejumlah orangtua mendatangi sekolah. Mereka protes karena anaknya tidak lulus dikalahkan siswa dengan nilai yang lebih rendah. Dok SOFIE SAFIENASejumlah orangtua mendatangi sekolah. Mereka protes karena anaknya tidak lulus dikalahkan siswa dengan nilai yang lebih rendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta menuai protes dari orangtua calon siswa.

Hal ini lantaran jalur zonasi dianggap mementingkan siswa berusia tua.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi sistem ini untuk tahun depan.

Salah satunya adalah Disdik harus mempertimbangkan calon siswa yang memiliki jarak sangat dekat dengan sekolah terutama jika berada dalam satu RW yang sama dengan lokasi sekolah.

"Saran saya kalau anak itu tinggal di RW sekolah ya utamakan saja. Tapi spirit soal sekolah dibagi berbagai macam jalur saya setuju banget. Cuma kalau dia berdekatan banget di 1 sekolah bisa juga diutamakan," ucap Jhonny saat dihubungi, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Wali Murid Ungkap Kesedihan Anak Tidak Lolos PPDB Jakarta karena Usia Lebih Muda

Untuk mengetahuinya, calon siswa harus melampirkan kartu keluarga (KK) yang menunjukkan alamat tempat tinggal serta ada keterangan dari RW bahwa siswa telah tinggal minimal satu tahun.

Jhonny menganggap aturan dari Dinas Pendidikan sebenarnya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru.

Hanya saja, ada kesalahan persepsi sehingga banyak orangtua yang salah paham.

"Kan di permendikbud zonasi, jarak, kemudian usia. Tapi Pemprov DKI ukur jarak itu berdasarkan peta wilayah karena memang kita enggak sama seperti daerah lain karena demografi kita padat. Misalnya di Kelurahan Rawa Badak Utara Jakut itu berbatasan dengan Jaktim. Itu bisa ke situ walaupun wilayah berbeda," jelasnya.

Baca juga: Meski Tuai Polemik, Disdik DKI Tetap Gunakan Aturan PPDB yang Sudah Ada

Politisi PDI-Perjuangan ini juga tak berkeberatan bila usia menjadi patokan kedua. Hal ini untuk memberikan kesetaraan bagi siswa yang sempat tinggal atau putus sekolah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Megapolitan
Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Megapolitan
3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

Megapolitan
Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Megapolitan
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Megapolitan
Lurah Pluit Ikut Diperiksa Polisi terkait Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT

Lurah Pluit Ikut Diperiksa Polisi terkait Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT

Megapolitan
Sekjen AMAN: Kirim Karangan Bunga Bukan Budaya Kami

Sekjen AMAN: Kirim Karangan Bunga Bukan Budaya Kami

Megapolitan
Anies Berencana Sederhanakan Proses Perizinan Pembangunan di DKI

Anies Berencana Sederhanakan Proses Perizinan Pembangunan di DKI

Megapolitan
Pemilik Akun Instagram yang Hina Brimob Kacung China Jadi Tersangka

Pemilik Akun Instagram yang Hina Brimob Kacung China Jadi Tersangka

Megapolitan
Pemasukan Pajak Tempat Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2020 Hanya Rp 22 Miliar

Pemasukan Pajak Tempat Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2020 Hanya Rp 22 Miliar

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin bagi UMKM dalam 4 Bulan

Anies Klaim Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin bagi UMKM dalam 4 Bulan

Megapolitan
Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Megapolitan
Pemuda Pembunuh Mantan Bos di Tangerang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Pemuda Pembunuh Mantan Bos di Tangerang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Megapolitan
AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X