Reklamasi Kawasan Ancol, Anies dan Pengembang Diminta Bangun 4.000 Rusun Nelayan

Kompas.com - 29/06/2020, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pengembang proyek reklamasi kawasan Ancol untuk membangun 4.000 unit rusun nelayan.

Hal ini untuk menanggapi keputusan Anies yang menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 155 hektar.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020, diatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengembang seperti menyediakan utilitas hingga membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca juga: Anies Izinkan Reklamasi di Ancol, Politisi PDI-P: Langgar Janji Kampanye, Ini Menyangkut Moral

Selain itu, pengembang juga wajib menyerahkan 5 persen atau sekitar 6 hektar lahan dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

"Wilayah Jakarta Utara masih terdapat ribuan warga Jakarta yang hidup di rumah tidak layak dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menurut kami akan lebih baik apabila lahan 6 hektar tersebut digunakan untuk membangun permukiman nelayan," ucap Justin saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, kawasan permukiman nelayan tersebut bisa berupa komplek terpadu yang di dalamnya terdapat unit rusun, pasar, sekolah, dan puskesmas.

"Agar penggunaan lahan lebih efisien, maka permukiman tersebut sebaiknya berupa rumah susun (rusun). Kami perkirakan, di lahan 6 hektar bisa dibangun setidaknya 4.000 unit rusun. Dengan asumsi tiap tower memiliki 16 lantai dan luas unit rusun 50 meter persegi," kata dia.

Baca juga: Beri Izin Reklamasi untuk Ancol, Anies Dikritik Langgar Janjinya Sendiri

Agar tidak membebani APBD, lanjut Justin, Anies dapat memerintahkan agar pihak pengembang menyisihkan keuntungannya untuk membangun rusun nelayan.

Caranya, Anies bisa memanfaatkan klausul "kontribusi tambahan" yang terdapat di dalam Kepgub 237 Tahun 2020 diktum keempat huruf b angka 3 yang berbunyi "Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur".

"Penggunaan klausul kontribusi tambahan merupakan diskresi gubernur. Kasarnya, suka-suka gubernur mau dipake untuk apa. Oleh karena itu, urusannya sederhana karena hanya butuh political will. Jika gubernur mau, maka akan terwujud rusun untuk nelayan. Tapi kalau gubernur tidak ada niat membantu rakyat, maka akan ada banyak alasan," tuturnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagar 'Gak Percuma Lapor Damkar' Populer, Kadis DKI: 'Bersyukur, Peran dan Fungsi Kami Makin Terlihat'

Tagar "Gak Percuma Lapor Damkar" Populer, Kadis DKI: "Bersyukur, Peran dan Fungsi Kami Makin Terlihat"

Megapolitan
Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kami Kritik Formula E, tetapi Tak Hambat Pelaksanaannya

Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kami Kritik Formula E, tetapi Tak Hambat Pelaksanaannya

Megapolitan
Warga Marunda Kepu Masih Alami Krisis Air Bersih

Warga Marunda Kepu Masih Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Hari Ini 'Car Free Day' di Jakarta Kembali Digelar, Berikut Lokasinya...

Hari Ini "Car Free Day" di Jakarta Kembali Digelar, Berikut Lokasinya...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E | Atap Tribun Formula E Ambruk

[POPULER JABODETABEK] 7 Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E | Atap Tribun Formula E Ambruk

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Penumpang Berjubel di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Penumpang Berjubel di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas dalam Gelaran CFD Kota Bekasi di Sini...

Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas dalam Gelaran CFD Kota Bekasi di Sini...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah-Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah-Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
7 Rekomendasi Coffee Shop di Tangerang dan Tangsel

7 Rekomendasi Coffee Shop di Tangerang dan Tangsel

Megapolitan
DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

Megapolitan
Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Megapolitan
Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Megapolitan
Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.