Kompas.com - 29/06/2020, 15:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers terkait PSBB masa transisi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020) Kompas.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers terkait PSBB masa transisi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pengembang proyek reklamasi kawasan Ancol untuk membangun 4.000 unit rusun nelayan.

Hal ini untuk menanggapi keputusan Anies yang menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 155 hektar.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020, diatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengembang seperti menyediakan utilitas hingga membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca juga: Anies Izinkan Reklamasi di Ancol, Politisi PDI-P: Langgar Janji Kampanye, Ini Menyangkut Moral

Selain itu, pengembang juga wajib menyerahkan 5 persen atau sekitar 6 hektar lahan dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

"Wilayah Jakarta Utara masih terdapat ribuan warga Jakarta yang hidup di rumah tidak layak dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menurut kami akan lebih baik apabila lahan 6 hektar tersebut digunakan untuk membangun permukiman nelayan," ucap Justin saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, kawasan permukiman nelayan tersebut bisa berupa komplek terpadu yang di dalamnya terdapat unit rusun, pasar, sekolah, dan puskesmas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Agar penggunaan lahan lebih efisien, maka permukiman tersebut sebaiknya berupa rumah susun (rusun). Kami perkirakan, di lahan 6 hektar bisa dibangun setidaknya 4.000 unit rusun. Dengan asumsi tiap tower memiliki 16 lantai dan luas unit rusun 50 meter persegi," kata dia.

Baca juga: Beri Izin Reklamasi untuk Ancol, Anies Dikritik Langgar Janjinya Sendiri

Agar tidak membebani APBD, lanjut Justin, Anies dapat memerintahkan agar pihak pengembang menyisihkan keuntungannya untuk membangun rusun nelayan.

Caranya, Anies bisa memanfaatkan klausul "kontribusi tambahan" yang terdapat di dalam Kepgub 237 Tahun 2020 diktum keempat huruf b angka 3 yang berbunyi "Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur".

"Penggunaan klausul kontribusi tambahan merupakan diskresi gubernur. Kasarnya, suka-suka gubernur mau dipake untuk apa. Oleh karena itu, urusannya sederhana karena hanya butuh political will. Jika gubernur mau, maka akan terwujud rusun untuk nelayan. Tapi kalau gubernur tidak ada niat membantu rakyat, maka akan ada banyak alasan," tuturnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Bocah Laki-Laki Ditemukan Mengambang di Anak Sungal CBL Bekasi

Mayat Bocah Laki-Laki Ditemukan Mengambang di Anak Sungal CBL Bekasi

Megapolitan
Masuk Lapas Klas II A Tangerang, Pinangki Tempati Blok Pengenalan Lingkungan Selama 2 Minggu

Masuk Lapas Klas II A Tangerang, Pinangki Tempati Blok Pengenalan Lingkungan Selama 2 Minggu

Megapolitan
Warteg di Ciputat Jadi Korban Pungli, Pelaku Diduga Karang Taruna Gadungan

Warteg di Ciputat Jadi Korban Pungli, Pelaku Diduga Karang Taruna Gadungan

Megapolitan
Bukan 5M, Kabupaten Bekasi Cegah Penularan Covid-19 dengan 6M

Bukan 5M, Kabupaten Bekasi Cegah Penularan Covid-19 dengan 6M

Megapolitan
Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies di Sisa Masa Jabatan

Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies di Sisa Masa Jabatan

Megapolitan
Babak Baru Kasus Jerinx, Polisi Sita Ponsel dan Kembali Gelar Perkara

Babak Baru Kasus Jerinx, Polisi Sita Ponsel dan Kembali Gelar Perkara

Megapolitan
Dugaan Pengeroyokan Mahasiswa oleh Satpam GBK Diselidiki Polisi

Dugaan Pengeroyokan Mahasiswa oleh Satpam GBK Diselidiki Polisi

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 Harus Banyak Keluar Uang untuk Cek Kesehatan Setelah Negatif Covid-19

Cerita Penyintas Covid-19 Harus Banyak Keluar Uang untuk Cek Kesehatan Setelah Negatif Covid-19

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek, Klaim Penurunan Kasus di Jakarta, tapi Pendapatan Asli Daerah Bekasi Anjlok

PPKM Level 4 di Jabodetabek, Klaim Penurunan Kasus di Jakarta, tapi Pendapatan Asli Daerah Bekasi Anjlok

Megapolitan
PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
Bagaimana Teknik Swab PCR terhadap Harimau? Ini Penjelasan Dokter Hewan Ragunan

Bagaimana Teknik Swab PCR terhadap Harimau? Ini Penjelasan Dokter Hewan Ragunan

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 129, Pasien Aktif Jadi 4.662 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 129, Pasien Aktif Jadi 4.662 Orang

Megapolitan
Kebakaran Gudang di Parakan Sawangan, Karyawan Nyaris Jadi Korban dan Api Sulit Dikendalikan

Kebakaran Gudang di Parakan Sawangan, Karyawan Nyaris Jadi Korban dan Api Sulit Dikendalikan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta | Reaksi Anies Nonton Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade

[POPULER JABODETABEK] Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta | Reaksi Anies Nonton Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade

Megapolitan
UPDATE: Hampir 1.000 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 15 Pasien Wafat

UPDATE: Hampir 1.000 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 15 Pasien Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X