Reklamasi Kawasan Ancol, Anies dan Pengembang Diminta Bangun 4.000 Rusun Nelayan

Kompas.com - 29/06/2020, 15:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers terkait PSBB masa transisi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020) Kompas.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers terkait PSBB masa transisi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pengembang proyek reklamasi kawasan Ancol untuk membangun 4.000 unit rusun nelayan.

Hal ini untuk menanggapi keputusan Anies yang menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 155 hektar.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020, diatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengembang seperti menyediakan utilitas hingga membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca juga: Anies Izinkan Reklamasi di Ancol, Politisi PDI-P: Langgar Janji Kampanye, Ini Menyangkut Moral

Selain itu, pengembang juga wajib menyerahkan 5 persen atau sekitar 6 hektar lahan dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

"Wilayah Jakarta Utara masih terdapat ribuan warga Jakarta yang hidup di rumah tidak layak dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menurut kami akan lebih baik apabila lahan 6 hektar tersebut digunakan untuk membangun permukiman nelayan," ucap Justin saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, kawasan permukiman nelayan tersebut bisa berupa komplek terpadu yang di dalamnya terdapat unit rusun, pasar, sekolah, dan puskesmas.

"Agar penggunaan lahan lebih efisien, maka permukiman tersebut sebaiknya berupa rumah susun (rusun). Kami perkirakan, di lahan 6 hektar bisa dibangun setidaknya 4.000 unit rusun. Dengan asumsi tiap tower memiliki 16 lantai dan luas unit rusun 50 meter persegi," kata dia.

Baca juga: Beri Izin Reklamasi untuk Ancol, Anies Dikritik Langgar Janjinya Sendiri

Agar tidak membebani APBD, lanjut Justin, Anies dapat memerintahkan agar pihak pengembang menyisihkan keuntungannya untuk membangun rusun nelayan.

Caranya, Anies bisa memanfaatkan klausul "kontribusi tambahan" yang terdapat di dalam Kepgub 237 Tahun 2020 diktum keempat huruf b angka 3 yang berbunyi "Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur".

"Penggunaan klausul kontribusi tambahan merupakan diskresi gubernur. Kasarnya, suka-suka gubernur mau dipake untuk apa. Oleh karena itu, urusannya sederhana karena hanya butuh political will. Jika gubernur mau, maka akan terwujud rusun untuk nelayan. Tapi kalau gubernur tidak ada niat membantu rakyat, maka akan ada banyak alasan," tuturnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Jumlah Peserta di Kampanye Muhamad - Sara

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Jumlah Peserta di Kampanye Muhamad - Sara

Megapolitan
Ini Kriteria OTG Covid-19 yang Tak Diizinkan Isolasi Mandiri di Rumah

Ini Kriteria OTG Covid-19 yang Tak Diizinkan Isolasi Mandiri di Rumah

Megapolitan
3 Begal Ponsel di Kemayoran Ditangkap, Mereka Awalnya Ingin Tawuran

3 Begal Ponsel di Kemayoran Ditangkap, Mereka Awalnya Ingin Tawuran

Megapolitan
Pencuri Burung Murai di Kemayoran, Selalu Incar dan Buntuti Burung-burung Pemenang Kontes

Pencuri Burung Murai di Kemayoran, Selalu Incar dan Buntuti Burung-burung Pemenang Kontes

Megapolitan
Razia di Indekos Bekasi, 5 Pasangan Tepergok Berbuat Mesum

Razia di Indekos Bekasi, 5 Pasangan Tepergok Berbuat Mesum

Megapolitan
Rombongan Pemotor Bawa Celurit di Pondok Aren, Polisi Tangkap Dua Pemuda

Rombongan Pemotor Bawa Celurit di Pondok Aren, Polisi Tangkap Dua Pemuda

Megapolitan
Kasus Positif Capai 1.206, Kota Bogor Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Kasus Positif Capai 1.206, Kota Bogor Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Megapolitan
Temukan APK Dirinya dan Muhamad Terpasang di Pohon, Rahayu Saraswati Minta Maaf

Temukan APK Dirinya dan Muhamad Terpasang di Pohon, Rahayu Saraswati Minta Maaf

Megapolitan
6 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Ciplak Setiabudi Ditutup 3 Hari

6 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Ciplak Setiabudi Ditutup 3 Hari

Megapolitan
14 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, 82.884 Pelanggar Ditindak

14 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, 82.884 Pelanggar Ditindak

Megapolitan
Blusukan di Wilayah Pamulang, Siti Nur Azizah Ajak Warga Perbanyak Konsumsi Tanaman Ini

Blusukan di Wilayah Pamulang, Siti Nur Azizah Ajak Warga Perbanyak Konsumsi Tanaman Ini

Megapolitan
Ahok Cabut Laporan, Polda Metro Akan Hentikan Kasus 2 Tersangka Pencemaran Nama Baik

Ahok Cabut Laporan, Polda Metro Akan Hentikan Kasus 2 Tersangka Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
2 Hektar Lahan di TPU Rorotan Disiapkan Khusus Jenazah Covid-19

2 Hektar Lahan di TPU Rorotan Disiapkan Khusus Jenazah Covid-19

Megapolitan
Langgar PSBB, 19 Perusahaan di Jaksel Ditutup Sementara

Langgar PSBB, 19 Perusahaan di Jaksel Ditutup Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X