Kadisdik DKI Dilaporkan ke Ombudsman karena Dianggap Malaadministrasi PPDB

Kompas.com - 29/06/2020, 16:43 WIB
Aksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaAksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dilaporkan ke Ombudsman RI karena dianggap melakukan malaadministrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Pengacara publik untuk Forum Orang Tua Murid dan Gerakan Emak Bapak Peduli Pendidikan (Geprak) David Tobing menjelaskan, pelaporan dilakukan karena ada tindakan malaadministrasi berupa pembuatan petunjuk teknis (juknis) baru dalam PPDB jalur zonasi.

"Tindakan malaadministrasi mengubah atau membuat aturan juknis penerimaan siswa didik baru melalui jalur zonasi itu dengan menggunakan usia, sehingga bertentangan dengan Permendikbud," ujarnya ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Temui Perwakilan Kemendikbud, Orangtua Siswa dan Komnas PA Desak Pembatalan PPDB Jakarta

David mengklaim, juknis baru tersebut membuat tahapan pelaksanaan PPDB DKI Jakarta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

Dengan demikian, dia bersama komunitas orangtua memprotes pelaksanaan PPDB tahun ini dan melaporkannya ke Ombudsman RI.

"Jadi ini yang kami minta agar Ombudsman segera memeriksa seluruh perbuatan malaadministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Koordinator Aksi Demontrasi PPDB DKI Ratu mengatakan bahwa pelaporan Kepala Dinas Pendidikan DKI ke Ombudsman RI sebagai upaya lain memperjuangkan hak-hak pendidikan.

Baca juga: Orangtua Murid Ini Emosi, Anaknya Gagal Masuk Sekolah Lewat PPDB karena Terlalu Muda

Setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan perwakilan Kemendikbud dan meminta semua tahapan PPDB DKI diulang.

"Kami juga mendesak Ombudsman untuk memanggil semua pihak-pihak yang terkait, agar semuanya bisa diklarifikasi. Kalau memang ini ada masalah kami juga paham," ungkapnya.

David menambahkan, nantinya Ombudsman RI akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga Mendikbud Nadiem Makarim untuk memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan PPDB DKI tahun ini.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

Megapolitan
Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Megapolitan
Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Megapolitan
Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X