4.000 Paket Sembako dari Pemprov Jabar Tak Tersalurkan di Depok karena Retur

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak kurang lebih 4.000 paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jawa Barat kepada warga Kota Depok tak terdistribusi.

PT Pos Indonesia selaku pihak yang diberi amanat menyalurkan bantuan mengaku bahwa 4.000 paket itu tak tersalurkan lantaran permasalahan alamat dalam data penerima bansos.

Kepala Kantor Pos Kota Depok, Diki Hendrawansah menjelaskan, sekitar 4.000 paket dari total 47.000 paket itu termasuk dalam kategori "retur".

Sebagian besar, kata dia, sudah disalurkan ke yayasan-yayasan yatim piatu, panti jompo, hingga pondok pesantren.

Baca juga: UPDATE 28 Juni: 3 Kasus Baru Covid-19 dan 1 Pasien Sembuh di Depok

"Kemarin ada yang retur karena pindah alamat, meninggal tanpa ahli waris, dan dobel bantuan," ujar Diki kepada wartawan mengenai 4.000 paket yang tak tersalurkan itu, Senin (29/6/2020).

"Data ini (penerima bantuan sosial) valid tapi saat distribusi meninggal atau pindah, itu kan bukan berarti data tidak valid, tetapi memang terjadi secara bersamaan saja," kata dia.

Sebagai informasi, 47.000 paket itu disalurkan selama 3 bulan lama, yakni sejak hari pertama penerapan PSBB di Depok pada 15 April 2020 hingga Juni lalu.

Masing-masing paket berisi sembako senilai Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000.

Akibat dari insiden ini, total ada 256 tray atau nyaris setengah ton telur yang dimusnahkan oleh Kantor Pos, disaksikan oleh perwakilan Dinas Perdagangan serta Dinas Sosial Kota Depok pada Sabtu (27/6/2020) lalu.

Baca juga: Strategi Depok Lacak Kasus Covid-19 Jelang New Normal: Perbanyak Rapid Test

"Telur yang tersisa, sebagian besar atas petunjuk juga dari Pemprov dengan Dinas Sosial serta Dinas Perdagangan, kami salurkan ke yayasan yatim piatu, lanjut usia, pondok pesantren," klaim Diki.

"Yang kami musnahkan hanya 256 tray. Telur itu busuk atau tidak, kami tidak tahu. Tapi, berdasarkan perhitungan waktu sepertinya sudah tidak layak konsumsi. Jadi alangkah baiknya kami musnahkan daripada mengganggu kesehatan," imbuh dia.

Terpisah, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan bahwa permasalahan ini seluruhnya jadi tanggung jawab Kantor Pos.

"Berkenaan dengan paket bansos Provinsi Jawa Barat yang diberitakan banyak membusuk, dengan ini disampaikan bahwa tanggung jawab distribusi bansos Provinsi Jawa Barat adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pos," jelas Idris dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2020).

"Dengan demikian Kantor Pos yang bertanggungjawab terhadap pendistribusian bansos Provinsi Jawa Barat hingga ke penerima manfaat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan," tutupnya.