PSBB Proporsional Kota Bekasi Berakhir Kamis Mendatang, Dilanjut dengan AKB

BEKASI, KOMPAS.com - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di Kota Bekasi akan berakhir pada 2 Juli 2020 mendatang. Adapun PSBB proporsional telah diterapkan sejak 5 Juni 2020 lalu.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berujar, setelah PSBB proporsional berakhir, Kota Bekasi akan menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Baca juga: PSBB Level Provinsi Jabar Selesai, Warga Kini Masuk Era Adaptasi Kebiasaan Baru

“PSBB kan kemarin sudah kami longgarkan, artinya PSBB-nya udah selesai, sekarang adaptasi (AKB),” ujar Rahmat di Bekasi, Senin (29/6/2020).

Meski demikian, kata pria yang akrab disapa Pepen, PSBB proporsional akan dievaluasi sesuai perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bekasi.

Jika kasus Covid-19 tidak meningkat drastis dan penularan di bawah angka 10, maka PSBB proporsional Kota Bekasi akan diakhiri.

“Jika seumpanya kondisi Covid-19 masih rendah, angka kematian tidak ada (akibat Covid-19), tingkat penularannya masih rendah, hanya di bawah 10, atau 15 di bawah 20, kami anggap sudah hijau,” ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa wilayah Bodebek harus mengikuti aturan PSBB transisi DKI Jakarta yang baru akan berakhir pada 4 Juli 2020.

Baca juga: Ridwan Kamil: Rata-rata Penambahan Kasus Covid-19 di Jabar Rendah, Hanya 20 Per Hari

Wilayah Jawa Barat lainnya yang telah mengakhiri masa PSBB proporsional akan menggantinya dengan kebijakan aturan AKB.

Menurut pria yang akrab disapa Emil, angka reproduksi di bawah 1 selama enam minggu jadi salah satu alasan PSBB tak diperpanjang.

"Nah, seluruh Jabar hari ini tak ada lagi PSBB, sudah diputuskan kita semuanya melakukan AKB. Angka reproduksi Covid-19 sudah di bawah 1 selama enam minggu," kata Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (26/6/2020).

Meskipun demikian, ia meminta masyarakat tak mengendurkan level kewaspadaan mengingat jumlah kasus bisa kembali naik tanpa kedisiplinan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan soal aktivitas kegiatan masyarakat diserahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten.

"Nah, artinya walaupun judulnya AKB, kewaspadaan tidak turun. Jadi improvisasi melakukan lokalisir di desa kelurahan skala mikro pembatasan terus dilakukan. Tapi, status Jawa Barat-nya sudah kami hentikan PSBB yang skala Jabar untuk dilanjutkan ke kebijakan lokal," ungkapnya.