DPR Minta Kemendikbud Evaluasi PPDB Jakarta dan Perpanjang Pendaftaran Jalur Zonasi

Kompas.com - 30/06/2020, 17:28 WIB
audiensi orangtua calon peserta didik baru (CPDB) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI soal polemik jalur zonasi PPDB DKI KOMPAS.COM/RYANA ARYADITAaudiensi orangtua calon peserta didik baru (CPDB) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI soal polemik jalur zonasi PPDB DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI memberikan sejumlah saran untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kisruh jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar Kemendikbud segera berkoordinasi dengan Disdik DKI Jakarta untuk memperpanjang masa PSBB atau menambah kuota jalur zonasi.

"Sebetulnya ada beberapa opsi-opsi, salah satunya memperpanjang masa PPDB untuk zonasi ini, opsi kedua menambah kuota misalnya per roombel (ruang belajar) atau per kelas bisa ditambah 4 hingga 6 anak," ucap Dede di ruang Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Dede Yusuf Kritik Pemprov DKI yang Alokasikan Kuota Jalur Zonasi PPDB Sebesar 40 Persen

Meski demikian, Dedi berpendapat bila menampung anak-anak yang tersingkir karena faktor usia maka tidak akan cukup.

"Jadi jalan satu-satunya saat ini adalah batalkan peraturan yang ada dan mengembalikan ke Permendikbud Nomor 44," kata dia.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan berujar, Kemendikbud harus segera mengevaluasi juknis milik Disdik DKI Jakarta ini.

Aturan Disdik DKI Jakarta ini dianggap tidak adil dan mendiskriminasi siswa berusia muda.

"Tidak bisa dianggap remeh tapi evaluasi menyeluruh kenapa dalam waktu 1 bulan tanpa sosialisi mereka buat masyarakat DKI marah sampai harus demo itu melanggar protokol kesehatan untuk perjuangankan nasib anak-anaknya," ujarnya.

Baca juga: Seorang Calon Siswa Menangis di Komisi X DPR karena Tak Diterima Lewat Jalur Zonasi PPDB DKI

Diketahui, jalur zonasi PPDB tahun ini menuai polemik karena dianggap memprioritaskan anak berusia tua.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Megapolitan
Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Megapolitan
Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Megapolitan
6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Megapolitan
4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

Megapolitan
Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Megapolitan
Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Megapolitan
Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Megapolitan
Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Megapolitan
DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

Megapolitan
RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

Megapolitan
Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X