ASN Pemkot Jakbar yang Ditahan Kejaksaan Diduga Peras Warga

Kompas.com - 30/06/2020, 17:51 WIB
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reopan Saragih saat ditemui di kantor Kejaksaan Jakarta Barat, Kembangan, Selasa (30/6/2020) petang KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARKepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reopan Saragih saat ditemui di kantor Kejaksaan Jakarta Barat, Kembangan, Selasa (30/6/2020) petang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menahan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berinisial TPU terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

TPU diduga melakukan pemerasan terhadap warga berinisial KM yang kala itu mengurus surat pernyataan ahli waris.

"Kami emang baru melakukan penahanan atas nama tersangka TPU yang diduga indikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Melakukan pemerasan mengenai surat keterangan akta waris," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reopan Saragih saat ditemui di kantor Kejaksaan Jakarta Barat, Kembangan, Selasa (30/6/2020).

Saat kejadian, TPU menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk.

TPU diduga memeras salah satu warga yang hendak mengurus surat ahli waris, tepatnya pada Juni 2019.

Pihak Kejaksaan Jakarta Barat yang menerima laporan dari masyarakat pada Maret 2020 kemudian menyelidiki kasus tersebut.

"Kami bidang intelijen menerima laporan masyarakat baru awal tahun kurang lebih bulan Maret 2020," kata Reopan.

Reopan menyebutkan, nominal uang yang menjadi barang bukti mencapai ratusan juta rupiah. Namun, pihak kejaksaan enggan menyebutkan secara spesifik karena masih dalam proses penyidikan.

Kini TPU ditahan di Rumah Tahanan cabang Salemba sejak Rabu (24/6/2020).

"Sampai saat ini karena Rutan Salemba belum bisa terima tahanan baru masalah Covid jadi kami berkoordinasi dengan Rutan cabang Salemba Kejagung," kata Reopan.

Dalam kasus ini, TPU diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Megapolitan
Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Megapolitan
Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Megapolitan
Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Megapolitan
Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X