Kompas.com - 01/07/2020, 09:19 WIB
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran (ALPPA) melaporkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pembangunan Waduk Sunter Selatan sisi timur tahun anggaran 2019.

Direktur Eksekutif ALPPA Thomson Gultom mengatakan, laporan tersebut diterima oleh KPK pada 29 Juni 2020.

Thomson menyampaikan, pihaknya juga melaporkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PT Fujitama Cipta Andaan selaku konsultan pengawas, dan PT Sinar Mardagul-PT Kaya Beton Indonesia sebagai pemenang tender.

Baca juga: Tak Pakai Masker Saat CFD di Danau Sunter, 24 Orang Ditindak

"Benar ada (laporan untuk Kadis SDA DKI Jakarta atas dugaan KKN)," kata Thomson saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Menurut Thomson, pembangunan Waduk Sunter Selatan tidak sesuai bestek, dari kontrak kerja sejak 23 Agustus 2019 hingga 15 Desember 2019. Bahkan, Dinas SDA DKI Jakarta memperpanjang kontrak dua kali.

Thomson menilai perpanjangan kontrak pengerjaan itu bertentangan dengan Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kan itu anggaran satu tahun, tahun 2019, kontraknya itu 23 Agustus sampai dengan 15 Desember 2019. Namun, dikerjakan bahkan dua kali perpanjangan waktu, ada perpanjangan waktu. Padahal, itu kan tidak boleh, di Perpres enggak boleh," ujar Thomson.

Baca juga: Sanksi untuk Pengusaha yang Pakai Kantong Plastik, Denda Maksimal Rp 25 Juta hingga Cabut Izin

Berdasarkan hasil analisis Thomson, proses pembangunan waduk baru mencapai 25 persen hingga masa kontrak pengerjaan selesai.

"Hasil investigasi saya itu, hasil pengerjaannya baru sekitar 25 sampai dengan 30 persenlah," ucapnya.

Tak hanya itu, Thomson melanjutkan, terdapat kejanggalan dalam proses pembangunan waduk, di antaranya tak ada pagar pengaman proyek.

"Itu tidak dilakukan pemagaran, itu dugaan korupsi kita," kata Thomson.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

Megapolitan
Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Megapolitan
Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Megapolitan
Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Megapolitan
Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Megapolitan
Pemprov DKI Pelajari Rekomendasi KPK soal Pembatalan Perpanjangan Kontrak PAM Jaya dengan Aetra

Pemprov DKI Pelajari Rekomendasi KPK soal Pembatalan Perpanjangan Kontrak PAM Jaya dengan Aetra

Megapolitan
Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Megapolitan
Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Megapolitan
Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Megapolitan
KKP Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan Kedatangan Penumpang dari India

KKP Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan Kedatangan Penumpang dari India

Megapolitan
Viral, Porsche Boxter 718 Masuk Jalur Transjakarta di Kebayoran Lama

Viral, Porsche Boxter 718 Masuk Jalur Transjakarta di Kebayoran Lama

Megapolitan
Taruh Motor Ninja Curian di Bengkel, Pencuri Langsung Diringkus Polisi Saat Kembali

Taruh Motor Ninja Curian di Bengkel, Pencuri Langsung Diringkus Polisi Saat Kembali

Megapolitan
Syarat Perjalanan Diperketat, Warga Tetap Colong Start Mudik

Syarat Perjalanan Diperketat, Warga Tetap Colong Start Mudik

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Hari Ini, 23 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Hari Ini, 23 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X