Sudin LH Jakut Dorong Pengelola Pasar Aktif Kampanyekan Larangan Pemakaian Kantong Plastik

Kompas.com - 01/07/2020, 15:53 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengajak pengelola pasar rakyat atau pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta swalayan, untuk mengampanyekan larangan pemakaian kantong plastik sekali pakai.

Hal ini dilakukan agar pedagang dan pembeli tahu akan adanya pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

"Iya kami juga memberi kesempatan dulu kepada pengelola pasar rakyat ini untuk apa mengampanyekan. Jadi enggak langsung kasih denda," kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Kasudin) Kota Administrasi Jakarta Utara Achmad Hariadi saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Kantong Plastik Dilarang di Jakarta, Pedagang Pasar dan Pembeli Mengeluh

Salah satu bentuk kampanye dengan memberikan pengumuman dalam bentuk spanduk yang ditempatkan di sudut-sudut pasar berisi larangan pemakaian kantong plastik.

Bila kampanye sudah dilakukan dan masih ada pelanggaran atau penggunaan plastik, maka pihak Sudin LH akan menegur pengelola pasar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bentuk teguran mulai dari teguran lisan sampai pencabutan izin usaha bagi kios atau swalayan yang melanggar.

Baca juga: Petugas Sudin LH Jakut Awasi Penggunaan Kantong Plastik di Pasar

"Yang jelas pemberian waktu itu kan paling tidak teguran lisan kepada dari pengelola tiga kali, kemudian baru kami tegur kepala pasar tiga kali. Kemudian sanksi tertulis nah itu sudah mulai mengirim surat tiga kali," kata Achmad.

"Setelah tiga kali enggak juga (berubah), mulai saksi uang paksa, baru nanti pembekuan izin, pencabutan izin ini sesua dalam Pergub Nomor 142 tahun 2019," sambung Achmad, berkait denda atau uang paksa senilai Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.

Sebagai informasi, mulai hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Adu Mulut antara Anggota DPRD DKI dan Direksi PT Transjakarta soal Rentetan Kecelakaan dalam Sebulan Terakhir

Adu Mulut antara Anggota DPRD DKI dan Direksi PT Transjakarta soal Rentetan Kecelakaan dalam Sebulan Terakhir

Megapolitan
Kilas Balik 17 Tahun Transjakarta, Wajah Baru Transportasi Publik yang Kini Sering Terlibat Kecelakaan

Kilas Balik 17 Tahun Transjakarta, Wajah Baru Transportasi Publik yang Kini Sering Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Ironi Slogan #KiniLebihBaik di Tengah Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta

Ironi Slogan #KiniLebihBaik di Tengah Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Hendak Menyeberang, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Bus Transjakarta

Hendak Menyeberang, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Bus Transjakarta

Megapolitan
Saat Ormas Pemuda Pancasila Depok Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Junimart Dipecat

Saat Ormas Pemuda Pancasila Depok Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Junimart Dipecat

Megapolitan
Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Megapolitan
Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Megapolitan
200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.