Wali Kota Depok Disebut Harus Bertanggung Jawab atas Terbengkalainya 4.000 Paket Bansos

Kompas.com - 01/07/2020, 20:03 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra Hamzah menganggap bahwa Wali Kota Depok Mohammad Idris harus bertanggung jawab atas insiden terbengkalainya sekitar 4.000 paket sembako dari Pemprov Jawa Barat.

"Jelas bahwa penyaluran bansos itu adalah tanggung jawab mutlak kepala daerah," kata Hamzah saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/6/2020).

"Sudah jelas di dalam aturan, bansos apa pun yang diberikan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah," ia menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, total bansos dari Pemprov Jawa Barat untuk warga Depok yang tersalurkan hanya sekitar 43.000 dari 47.000 paket bansos yang dialokasikan via Kantor Pos.

Baca juga: 4.000 Paket Sembako dari Pemprov Jabar Tak Tersalurkan di Depok karena Retur

Setidaknya ada 4.000 bansos tak tersalurkan karena alamat penerima tak sesuai. Persoalan lainnya, yakni alamat tak dikenal, penghuni meninggal dunia, pindah rumah, atau tercatat sebagai penerima dobel bantuan.

Akibatnya, 4.000 paket bansos itu harus diretur dan sebagian disalurkan ke pihak lain seperti yayasan yatim piatu atau lansia.

Sebanyak 256 tray atau nyaris setengah ton telur terpaksa dimusnahkan pada Sabtu (27/6/2020) lalu karena mutunya dianggap sudah tak layak konsumsi.

"Masyarakat juga lagi butuh malah dipendam, akhirnya malah jadi busuk, tidak bermanfaat dan mubazir. Itu memang kesengajaan. Sudah sistem teknologi dan katanya Depok 'smart city', masa ngurusin data begitu saja kagak becus," ungkap Hamzah.

Baca juga: Setengah Ton Telur Bansos Pemprov Jabar untuk Warga Depok Membusuk, Ini Penjelasannya

"Saya melihat, bukan alasan lah itu. Kalaupun ada yang busuk dan tidak bermanfaat, ya tanggung jawab wali kotanya. Jangan cuma dia berbuat untuk kepentingan pilkada, dikesampingkan urusan perut masyarakat," tambah Ketua Komisi A DPRD Kota Depok itu.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku bahwa insiden ini bukan tanggung jawabnya.

Hal itu ia ungkapkan meskipun data penerima khususnya kelompok non-DTKS, juga dihimpun oleh jajarannya sebelum proses verifikasi dua arah dengan Pemprov Jawa Barat.

"Tanggung jawab distribusi bansos Provinsi Jawa Barat adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pos," ujar Idris pada Senin (29/6/2020).

" Dengan demikian Kantor Pos yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian bansos Provinsi Jawa Barat hingga ke penerima manfaat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Akan tetapi jika ditemukan kendala dengan data penerima, Kantor Pos dapat juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok," ungkap dia.

Baca juga: 3 Fakta Bansos Pemprov Jabar Tak Tersalurkan di Depok



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X