Viral Penerima Bansos di Pulo Gadung Dipungut Biaya, Ini Penjelasan Ketua RT

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI di RT 15 RW 7 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, urunan uang untuk menyewa kendaraan angkut.

Urunan uang senilai Rp 10.000 per penerima bantuan itu berujung viral di media sosial sebab dituding sebagai pungutan liar yang membebani masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah COVID-19.

Ketua RT 015 RW 07 Jati, Suraji (65) beralasan, urunan tersebut sudah melalui keputusan bersama dalam rapat warga.

"Urunan ini sifatnya tidak wajib, hanya mereka yang mau saja untuk bergotong royong menyelesaikan masalah pengangkutan sembako bantuan," katanya ketika ditemui di kediamannya, Rabu (1/7/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anies Akui Operasional Pasar secara Ganjil Genap Gagal Selama PSBB Transisi

Bantuan berbobot belasan kilogram dalam satu kemasan kardus didrop oleh pihak kelurahan di rumah Ketua RW07 yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah Suraji.

Jarak tersebut menjadi satu-satunya akses jalan menuju rumah ketua RW. Sebab jalan pintas terdekat yang berjarak 300 meter sedang tertutup portal selama COVID-19.

"Sedangkan jumlah bansos yang harus saya bawa ke rumah berjumlah 85 dus. Kan tidak mungkin saya angkut sendiri atau bersama warga sekalipun. Bobotnya berat," katanya.

Bantuan yang diberikan Pemprov DKI dalam rangka membantu warga yang kesulitan ekonomi selama pandemi COVID-19 berisi beras 10 Kg, terigu 1 Kg, bihun 640 gram, sarden empat kemasan 155 gram sebanyak empat kemasan, kecap 520 miligram, biskuit kaleng serta minyak sayur 2 liter.

Baca juga: Kata Anies, Pasar dan KRL Jadi Tempat Penularan Covid-19

"Itu isi per satu dus. Sementara yang harus saya bawa dan dibagikan kepada penerima ada 85 dus," katanya.

Atas dasar kendala itu, kata Suraji, warga RT 015 RW 07 berinisiatif menggelar pertemuan dan disepakati bahwa setiap penerima menanggung biaya urunan sewa mobil pickup yang disewa Rp 50.000.