PSBB Transisi Diperpanjang dan Sederet Hal yang Harus Diketahui

Kompas.com - 02/07/2020, 10:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan perpanjangan PSBB transisi selama 14 hari pada Rabu (1/7/2020). Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan perpanjangan PSBB transisi selama 14 hari pada Rabu (1/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (1/7/2020), memutuskan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi diperpanjang selama 14 hari terhitung mulai 3 Juli hingga 16 Juli 2020.

Dengan masih berlakunya PSBB transisi, aktivitas warga di sejumlah tempat seperti kantor atau pusat perbelanjaan masih dibatasi. Jumlah orang yang bekerja kantor atau pengunjung mal misalnya, hanya boleh terisi maksimal 50 persen dari kapasitas yang tersedia.

Perpanjangan PSBB transisi atau PSBB yang diperlonggar dilakukan setelah Pemprov DKI melihat skor indikator pelonggaran.

Baca juga: PSBB Transisi di Jakarta Diperpanjang 14 Hari

Anies mengatakan, skor indikator pelonggaran mempunyai tiga unsur, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Jika total skor di atas 70, pelonggaran boleh dilakukan atau diteruskan.

Dia mengemukakan, skor epidemiologi Jakarta saat ini 75, unsur kesehatan masyarakat 54, dan fasilitas kesehatan 83. Jadi, total skor indikator pelonggaran Jakarta adalah 71.

"Total skor kita 71. Dengan total skor seperti itu, kita memang bisa melakukan pelonggaran. Dan, kesimpulan dalam rapat gugus tadi bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung dengan kapasitas 50 persen, akan diteruskan 14 hari ke depan," kata Anies dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI, Rabu kemarin.

Anies menjelaskan, skor fasilitas kesehatan Jakarta menurun bila dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 100.

Menurut dia, skor fasilitas kesehatan menurun karena ada tenaga medis yang terpapar Covid-19. Dampaknya, sejumlah fasilitas kesehatan harus ditutup sehingga tidak lagi berfungsi 100 persen.

"Bukan karena ada problem di faskes (fasilitas kesehatan), tapi karena ada tenaga medis yang terpapar. Tapi, begitu bisa dibuka lagi, kita bisa kembali ke skor 100," kata dia.

Selain ketiga unsur di atas, angka reproduksi atau penyebaran wabah di Ibu Kota masih terjadi dan sama dengan bulan lalu.

"Angka reproduksi (wabah Covid-19) di Jakarta masih berkisar 1, belum turun sampai angka yang lebih aman. Masih sama dengan angka bulan lalu," ujar Anies.

Angka reproduksi merupakan potensi penularan wabah oleh 1 orang. Jika angka reproduksi sebesar 3, maka itu artinya 1 orang dapat menularkannya ke 3 orang lain. Apabila angkanya 1, maka 1 orang dapat menularkannya ke 1 orang lain.

Keadaan baru dikatakan relatif aman jika angka reproduksi kurang dari 1. Pada level itu,  jumlah orang yang tertular di kemudian hari akan semakin sedikit.

Rasio Covid-19 di Kelurahan Kenari tinggi

Anies mengatakan, laju pertumbuhan kasus atau incidence rate (IR) di satu kelurahan di Jakarta saat ini masih tinggi. Berdasarkan bahan paparan yang ditunjukkan Anies, kelurahan yang dia maksud adalah Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

"Satu kelurahan yang di situ laju incidence rate-nya masih tinggi," ujar dia.

Kelurahan Kenari menjadi satu-satunya kelurahan dengan angka IR yang masih tinggi atau berwarna merah, yakni antara 637,08 sampai 956,5.

Angka IR merupakan rasio antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan populasi per 100.000 penduduk.

Dia mengatakan, berbeda dari IR di Kelurahan Kenari, angka IR di kelurahan-kelurahan lainnya di Jakarta relatif terkendali.

Penjagaan pasar dan KRL

Dalam perpanjangan PSBB transisi ini, ada dua area yang akan menjadi fokus pencegahan Covid-19, yaitu pasar tradisional dan kereta rel listrik (KRL). Kedua area tersebut perlu dijaga dan dikendalikan karena sering menjadi tempat penularan.

"Ada dua area utama yang sering menjadi tempat penularan, pertama adalah pasar. Yang kedua adalah transportasi umum KRL," ucap Anies.

Baca juga: Anies Sebut KRL Jadi Tempat Penularan Covid-19, Ini Tanggapan PT KCI

Kedua area tersebut bakal dijaga ASN, polisi, dan TNI. Para petugas itu akan membatasi warga yang akan naik KRL atau berkunjung ke pasar. Petugas akan berjaga di pintu-pintu pasar. Jumlah pengunjung pasar maksimal 50 persen dari kapasitas yang tersedia.

"Semua akan dilakukan pengawasan tepat. Jam operasinya akan dikembalikan normal, ganjil genap di dalam pasar akan ditiadakan, tetapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan dari jumlah yang masuk di pasar tidak boleh melebihi 50 persen dari kapasitas," kata dia.

Karena kapasitas pasar akan dibatasi 50 persen, sistem pembatasan toko atau kios yang buka berdasarkan nomor toko/kios/lapak ganjil dan genap ditiadakan.

Jam buka pasar juga tak lagi dibatasi. "Jam operasi panjang untuk menyebar kedatangan orang," lanjut Anies.

Kebijakan itu berlaku mulai hari ini.

Unjuk rasa diizinkan

Anies juga mengizinkan kegiatan unjuk rasa digelar saat PSBB, tetapi harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19. Anies menekankan, para pengunjuk rasa wajib menerapkan jaga jarak guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Kemudian untuk kegiatan unjuk rasa dan lain-lain, ini harus dipastikan bahwa harus mengikuti protokol soal jaga jarak karena risikonya besar," ujar dia.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan koordinator kegiatan unjuk rasa untuk memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama kegiatan berlangsung.

CFD jadi kawasan pesepeda

Selama PSBB transisi, Anies mengganti penggunaan istilah car free day (CFD) yang biasa diselenggarakan setiap minggu menjadi kawasan pesepeda.

Alasan penggantian itu untuk mendorong warga berolahraga menggunakan sepeda ketimbang berlari atau jalan kaki.

"Kegiatan car free day kita lakukan penyebaran di 32 lokasi dan namanya pun bukan car free day. Namanya kawasan pesepeda. Kenapa kawasan pesepeda? Untuk menjaga jarak aman tetap tercapai," kata dia.

Menurut Anies, masalah di CFD adalah banyaknya pelari atau pejalan kaki yang berkerumun sehingga tidak sesuai dengan konsep physical distancing.

Anies mengatakan, Pemprov DKI tetap memfasilitasi kegiatan tersebut karena ada keinginan masyarakat untuk berolahraga, terutama warga yang kesulitan berolahraga di kediaman atau lingkungan masing-masing karena fasilitasnya kurang memadai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Megapolitan
Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Megapolitan
FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Megapolitan
Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X