Berbeda dari Tahun Lalu, Raperda Depok Kota Religius Kini Tak Atur Etika Berpakaian

Kompas.com - 02/07/2020, 17:34 WIB
Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda Raya. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda Raya.

DEPOK, KOMPAS.com - Ada hal yang berbeda dalam teknis pengusulan raperda Kota Religius oleh Pemerintah Kota Depok kepada DPRD pada tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Sebelumnya, rancangan perda Kota Religius itu sudah diusulkan pada 2019, tetapi ditolak sehingga gagal masuk ke tahap pembahasan di DPRD.

Sorotan publik begitu deras kala itu, karena detail raperda telah memberi ruang bagi pemerintah untuk mencampuri urusan privat warganya.

Baca juga: Tahun Lalu Ditolak, Raperda Depok Kota Religius Kini Lolos Masuk Propemperda secara Kontroversial

Tahun ini, Pemkot Depok tak lagi mengusulkan draf raperda secara detail, tetapi hanya garis besar raperda dalam naskah ringkasan (executive summary).

"Hanya executive summary. Secara aturan memang dimungkinkan seperti itu," ujar Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Depok Ikravany Hilman kepada Kompas.com pada Kamis (2/7/2020).

Sebagai informasi, draf raperda Kota Religius secara detail tahun lalu menuai polemik. Aspek kehidupan individu diatur dalam raperda itu.

Pemerintah bahkan sampai menentukan sederet perbuatan yang dianggap tercela, mulai dari praktik riba, aliran sesat, hingga perbuatan syirik. Bahkan, ada butir yang mengatur etika berpakaian warganya.

Baca juga: Begini Isi Raperda Kota Religius di Depok yang Atur Etika Berpakaian

Dalam naskah ringkasan yang memuat garis besar raperda Kota Religius tahun ini, urusan privat warga tak lagi dicampuri pemerintah terlalu jauh. Hal ini berbeda dengan draf versi detail yang diajukan tahun lalu.

Raperda Kota Religius yang diusulkan tahun ini justru terkesan menjamin bahwa setiap umat beragama punya akses beribadah yang setara dan dijamin pemerintah.

Misalnya, dalam naskah ringkas, Pemkot Depok hanya mengatur bahwa "pemeliharaan, peningkatan dan penjagaan keyakinan beragama dilakukan oleh seluruh pemeluk agama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pemeliharaan, peningkatan, dan penjagaan keyakinan beragama sebagaimana dimaksud sesuai kewenangannya".

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walhi Jakarta Sebut Larangan Kantong Plastik Belum Berjalan Maksimal

Walhi Jakarta Sebut Larangan Kantong Plastik Belum Berjalan Maksimal

Megapolitan
Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Megapolitan
Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Megapolitan
3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Megapolitan
3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X