Pemprov DKI Bakal Ajukan Banding Terkait Kemenangan Gugatan Izin Usaha Golden Crown

Kompas.com - 02/07/2020, 18:28 WIB
Penutupan Diksotek Golden Crowne di Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2020) Dokumentasi Satpol PP DKI Jakarta Penutupan Diksotek Golden Crowne di Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengajukan banding atas kemenangan PT Mahkota Aman Sentosa (PT MAS) yang menggugat terkait penutupan tempat hiburan Golden Crown di Jakarta Barat.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, banding akan segera diajukan.

"Mengajukan banding," ucap Yayan singkat saat dihubungi, Kamis (2/7/2020).

Untuk diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 30 Juni 2020, hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh PT MAS.

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus  Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 7 Februari 2020," bunyi putusan yang dapat diakses melalui laman resmi PTUN Jakarta.

Baca juga: Hakim Kabulkan Gugatan Diskotek Golden Crown, Pemprov DKI Harus Batalkan Pencabutan Izin Usaha

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hakim menyatakan penetapan pengadilan Nomor 57/G/2020/PTUN-JKT tanggal 30 Juni 2020 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat keputusan objek sengketa tetap sah dan berlaku.

Gugatan itu dilayangkan demi meminta pembatalan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut yang dilakukan pada 7 Februari.

Oleh karena itu, berdasarkan putusan PTUN tersebut, Diskotek Golden Crown yang semula tidak memiliki izin operasi bisa beroperasi kembali sembari menunggu kemungkinan adanya proses banding dari pihak tergugat.

"Mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 7 Februari 2020," bunyi lanjutan keputusan tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI: Diskotek Golden Crown Ditutup karena Manajemen Lalai Awasi Tamu

Tak hanya itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta sebagai pihak tergugat juga diwajibkan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 272.000.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Megapolitan
43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

Megapolitan
Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Megapolitan
Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Megapolitan
Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Megapolitan
Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Megapolitan
Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Megapolitan
Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.